Materi Pelatihan Kursus Online Program Kartu Prakerja Dibandrol Hingga Rp 1 Juta, Padahal Bisa Dipelajari Gratis di YouTube

JAKARTA– Platform penyedia konten kursus online ketiban untuk dengan adanya program Kartu Prakerja. Dari daftar pilihan konten, harganya bervariasi. Mulai dari Rp 50 ribu sampai Rp 1 juta. Menariknya sejumlah konten pembelajaran sejenis, bisa ditonton di YouTube secara gratis.
Salah satu platform yang digandeng pemerintah adalah Skill Academy. Platform ini berafiliasi dengan Ruangguru yang dipimpin oleh Staf Khusus Presiden Adamas Belva Syah Devara. Salah satu materi pelatihan yang ditawarkan di Skill Academy untuk peserta program Kartu Prakerja adalah bedah CV untuk melamar kerja dengan tarif Rp 200 ribu. Selain itu mereka juga menyiapkan paket Ojek Online dengan materi menguasai teknik pelayanan terbaik bertarif Rp 200 ribu.
Paket pelatihan online yang mencapai Rp 1 juta diantaranya disiapkan oleh platform Sekolahmu. Seperti pelatihan teknik fotografi menggunakan HP untuk berjualan online. Paket pelatihan online dengan temua berjualan dengan WhatsApp Business di platform Sekolahmu juga dibandrol Rp 1 juta.
Pengamat pendidikan Indra Charismiadji menyoroti keberadaan Skill Academy, termasuk juga konten yang disediakan. ’’Materi soal membuat CV misalnya, di YouTube yang bisa ditonton gratis, materi seperti itu ada,’’ katanya kemarin (16/4). Konten-konten lainnya seperti meracik kopi ala barista, di YouTube juga banyak bertebaran.
Dia mengaku sangat prihatin karena konten-konten yang bisa diakses secara gratis, malah dijual kepada masyarakat. Apalagi salah satu platform yang menjual konten itu dipimpin oleh Devara selaku Staf Khusus Presiden. Dia mengatakan keterlibatan perusahaan milik Staf Khusus Presiden dalam program Kartu Prakerja jelas ada konflik kepentingan.
Terkait program Kartu Prakerja sendiri, Indra menuturkan harus dimulai dengan pemetaan industri atau bidang pekerjaan apa yang dibagun di Indonesia ke depannya. Sehingga bisa terarah. Jangan sampai banyak menyediakan tenaga kerja, namun tidak jelas penyaluran atau lapangan kerjanya.
Indra mengungkapkan di Indonesia setiap tahun ada lulusan SMK sebanyak 1,5 juta siswa. Kemudian lulusan perguruan tinggi 1,1 juta setiap tahun. Sehingga total ada 2,6 juta pencari kerja. Sementara hasil kajian Bank Dunia, laparangan kerja yang tersedia di Indonesia hanya 1,8 juta setiap tahun. ’’Artinya setiap tahun ada 800 ribu pengangguran baru. Ini belum termasuk tujuh juta pengangguran yang sudah ada,’’ tuturnya.
Pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah mengamati sejumlah konten pelatihan online dalam program Kartu Prakerja. Menurut dia banyak konten yang cocok untuk para pencari kerja di sektor formal. Seperti konten pembuatan CV, panduan wawancara, kursus bahasa Inggris, menurutnya cocok untuk pencari kerja formal.
Menurut Lina seharusnya program Kartu Prakerja ini lebih difokuskan untuk membantu menjadi wirausaha. Apalagi dalam kondisi wabah seperti sekarang, lowongan pekerjaan di sektor formal tidak sebanyak kondisi normal. Sehingga menurut dia pendampingan untuk jadi wirausaha lebih cocok.
Lina mengatakan untuk mencetak wirausaha, sulit dilakukan seara online. Menurutnya perlu ada mentoring secara langsung dari pelaku usaha yang sudah sukses. Selain itu untuk pelatihan tertentu, juga sulit dikerjakan secara online. Misalnya pelatihan untuk bekerja di salon, tata rias, dan sejenisnya, sulit jika hanya melihat dari layer ponsel atau komputer saja.
Sementara itu anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah transparan dalam penunjukkan lembaga yang mengadakan pelatihan untuk program kartu prakerja.
Menurut dia, pemerintah harus menjelaskan alasan-alasan pemilihan lembaga yang ditunjuk. "Termasuk keterlibatan lembaga Ruang Guru. Ini penting sebab harapan masyarakat agar program ini berhasil sangat besar," terang dia.
Apalagi lembaga itu diketahui milik salah stafsus Presiden Jokowi. Wajar jika banyak masyarakat yang bertanya dan mempersoalkannya. Apakah start up itu mengikuti seleksi atau ditetapkan saja oleh project management officer (PMO).
Saleh tidak tahu apakah ada pendaftaran dan seleksi pada lembaga pelatihan yang ingin bergabung. Menurut Wakil Ketua Fraksi PAN itu, informasi terkait keterlibatan lembaga-lembaga pelatihan dalam program kartu prakerja sangat terbatas.
Agar tidak menimbulkan perdebatan dan kecemburuan bagi lembaga-lembaga pelatihan yang lain, dia meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka. "Agar program ini dapat mendatangkan manfaat yang besar bagi masyarakat," ungkap Saleh. (wan/lum)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

