Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kebutuhan Anggaran Pilkada Potensi Berubah

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
Photo
Photo

JAKARTA – Keputusan untuk menunda pelaksanaan Pilkada ke 9 desember 2020 bisa berdampak ke kebutuhan anggaran. Pasalnya, pelaksanaan Pilkada berpotensi berada pada masa pasca wabah sehingga membutuhkan protokol khusus yang berdampak penggunaan anggaran.


Advertisement

Komisioner KPU RI Viryan mengatakan, perubahan anggaran sangat mungkin jika perubahan teknis pelaksanaan tahapan disepakati diubah. Dia mencontohkan, hal kecil yang akan jadi kebutuhan baru di Tempat Pemungutan Suara (TPS) bertambah. Jika sebelumnya hanya tinta, maka ke depan bisa dibutuhkan masker, sarung tangan, hand sanitiser hingga thermo meter.

Standar yang sama juga bisa terjadi dalam tahapan yang lainnya guna menjamin keselamatan petugas. “Itu contoh yang paling sederhana,” ujarnya kepada media, kemarin (16/4).

Meski demikian, lanjut dia, bukan berarti kebutuhan anggaran Pilkada bertambah. Pasalnya, dengan desain teknis tahapan yang baru, bisa juga terjadi efisiensi pada aspek lainnya. Sebagai contoh, perubahan tahapan Bimbingan Teknis petugas Ad Hoc dari tatap muka menjadi tatap muka bisa menghemat kebutuhan akomodasi.

Advertisement

Dengan fakta tersebut, bisa saja yang dilakukan adalah merealokasi pos anggarannya. “Dari situ ada anggaran yang bisa diefisienkan, kemudian dialokasikan utk kegiatan lain,” kata mantan anggota KPU Pontianak tersebut.

Namun, pihaknya enggan terburu-buru memastikan. Viryan menjelaskan, pembicaraan soal anggaran perlu dikaji lebih detail lagi. Apalagi, hingga kemarin masih belum diketahui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada yang disusun pemerintah akan mendesain seperti apa. “Perlu pembahasan lebih mendalam, lebih detail, dengan sejumlah asumsi-asumsi yang bisa diyakini bersama,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Arief Budiman menyebut peluang penambahan anggaran terjadi jika desain TPS diubah jumlah minimal pemilihnya. Sebab, akan berdampak pada penambahan jumlah TPS dan petugasnya.

Advertisement

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan lembaganya belum bisa memastikan apakah terjadi perubahan kebutuhan anggaran. Bawaslu masih dalam tahap menunggu pengaturan tahapan dan mengkaji. “Sementara masih sesuai anggaran yang di NPHD (Naskah Perjanjian Hibah daerah),” ujarnya.

Sebaliknya, Abhan justru masih cukup was-was dengan kepastian anggaran di daerah. Dia meminta Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan daerah tidak mengalihkan anggaran Pilkada ke penanganan COVID. Sebab, pembatalan realokasi di daerah belum tersosialisasikan. “Kemendagri segera mengambil kebijakan dengan surat edaran agar di daerah pilkada tidak mengalihkan anggaran pilkada,” imbuhnya. (far)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer