
JAKARTA– Kritik atas kebijakan Kartu Prakerja terus dialamatkan pada pemerintah. Beberapa pihak menyebut bahwa program tersebut dinilai tidak tepat sasaran dan menjadi celah adanya keterlibatan beberapa pihak untuk ‘bermain’ di dalamnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun menegaskan kembali keberadaan kebijakan Kartu Prakerja. Menurut dia, awalnya, program Kartu Prakerja adalah bantuan pembiayaan yang diberikan pemerintah untuk melakukan pelatihan agar mendorong masyarakat Indonesia bisa mendapat pekerjaan maupun berwirausaha.
Namun, seiring dengan perkembangan yang terjadi terkait dengan adanya pandemic Covid-19, ada kebutuhan mendesak dari masyarakat yang direspon oleh pemerintah. ‘’Ada kebutuhan mendesak terkait dengan jaring pengaman sosial untuk mereka yang di-PHK dan dirumahkan,’’ ujarnya dalam video conference, kemarin (16/4).
Dia melanjutkan, jika menggunakan sistem yang normal, maka proses PHK dalam korporasi akan memakan waktu yang sangat panjang. Sama halnya dengan jika menggunakan sistem yang ada pada BPJamsostek yang juga memakan waktu yang lama, dan belum ada program untuk pemerian jaminan kehilangan pekerjaan.
Oleh karena itu, program Kartu Prakerja masuk untuk menyeselesaikan persoalan tersebut. ‘’Konsepnya dirubah, bahwa ini selain juga untuk konsep pelatihan, tapi juga sebagai jaring pengaman sosial,’’ tegasnya.
Meski konsep itu berubah, namun bukan berarti tujuan pelatihan untuk menambah skill menjadi berubah. Justru, fungsi pelatihan itu tetap berjalan dan dipermudah prosesnya.
Pria yang juga Ketum Golkar itu melanjutkan, karena menggunakan sistem digital, para pendaftar pun kebanyakan adalah kaum yang melek digital dan anak-anak muda. Sehingga, konsep continue learning pun tetap ada dalam program itu.
‘’Jadi pesannya itu, kita dorong continue learning. Walaupun tantangan yang ada, ini adalah kesempatan untuk belajar, menambah satu skill lagi untuk diberikan juga social safety net atau jaring pengaman sosial,’’ tutur Airlangga.
Dia juga kembali menekankan bahwa pemilihan program pelatihan diserahkan pada peserta. Artinya, masing-masing peserta berhak memilih mana-mana saja program pelatihan yang diinginkan. Misalnya, program pelatihan pariwisata pelatihan bahasa untuk tour guide, pengelolaan manajemen kedai kopi, pelatihan pembukuan yang paling standar, dan masih banyak lainnya.
‘’Jadi itu pilihan yang banyak, pemerintah tidak mengarahkan kemanapun tapi sepenuhnya pilihan masing-masing individu. Dan terkait program Kemnaker, ada yang masuk dalam sisnaker itu juga masuk dalam platform dan dalam program,’’ jelasnya.
Dia menyebut, ada 198 lembaga dari 8 mitra platform digital yang akan menyediakan pelatihan secara digital kepada peserta program Kartu Prakerja. Jumlah pelatihannya sendiri mencapai 2.055 jenis.
Kemudian, lanjut dia, sebetulnya program-program seperti itu adalah program berbayar. Nah, agar mempermudah masyarakat, maka pemerintah pun menyediakan dana bagi peserta agar bisa mengikuti pelatihan itu.
Dia berharap, kondisi sulit yang dirasakan masyarakat pun bisa dijembatani dengan adanya program Kartu Prakerja. Namun, pemerintah tetap melakukan berbagai verifikasi agar program tersebut bisa tepat sasaran.
Misalnya, para penerima program keluarga harapan (PKH) dan bantuan langsung tunai (BLT) tidak bisa ikut dalam program Kartu Prakerja. Ini karena mereka sudah menerima bantuan sosial. ‘’Tapi dari keluarga itu, anaknya bisa ikut pelatihan,’’ imbuhnya.
Selain itu, batas minimal usia yang bisa ikut dalam program tersebut yakni berusia di atas 18 tahun dan tidak sedang sekolah. Dari kriteria itu, sejumlah kementerian juga sudah memberikan data terkait pekerja yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai dari Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pariwisata, BPJS Ketenagakerjaan dan kementerian/lembaga lain.
‘’Data itu data base yang ada dan semua itu di-kroscek dengan data yang masuk. Semua program itu berbasis pendaftaran yang aktif,’’ katanya. Selain kriteria-kriteria itu, pemerintah juga menyeleksi motivasi yang dimiliki calon peserta.
Program Kartu Prakerja pun mendapat antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Dia memerinci, pendaftaran gelombang pertama Kartu Prakerja membeludak hingga mencapai 5.965.048 pengguna (user).
Dari jumlah itu, kemudian diverifikasi berdasarkan email sehingga didapatkan 4.428.669 pengguna dan diverifikasi kembali berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK) ciut menjadi 3.294.190 pengguna.
Dari jumlah itu, kemudian diproses lagi dengan mencocokkan data yang ada di kementerian sehingga didapatkan 2.078.026 yang bergabung pada gelombang pendaftaran atau join batch pertama.
Airlangga menyebut, pemerintah bahkan telah menambah jumlah kuota peserta dari sebelumnya hanya 164 ribu peserta menjadi 200 ribu peserta. Penambahan jumlah kuota dilakukan karena pada tahap I antusiasme masyarakat sangat tinggi
Pemerintah menyediakan sebanyak 200 ribu peserta untuk tahap pertama setelah mereka mendapatkan pemberitahuan melalui pesan singkat atau SMS. ‘’Bagi 1.878.026 yang belum ikut batch pertama, tidak perlu daftar ulang. Nanti akan diberikan email link di komputer atau smartphonenya. Itu bisa di-klik mau ikut ke gelombang kedua, ketiga, seterusnya,’’ kata Airlangga.
Sebagai informasi, pemerintah resmi menutup pendaftaran program Kartu Prakerja tahap I pada Kamis (16/4) pukul 16.00 WIB. Selanjutnya, pendaftaran untuk tahap ke-II juga telah dibuka langsung pada Kamis (16/4) pukul 16.00 WIB.
Adapun peserta yang diterima masuk dalam program kartu prakerja berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Aceh, dan Papua Barat. Daerah-daerah itu bisa dibilang yang paling terdampak besar dari penyebaran Covid-19.
‘’Virus corona ini membuat kebutuhan menjadi meningkat bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan,’’ terang Airlangga.
Sementara, mayoritas pendaftar berusia 18-25 tahun dan 25-35 tahun. Program Kartu Prakerja cukup diminati meski dilakukan secara online. ‘’Ini menunjukkan program Kartu Prakerja diminati dan mendapatkan respons luar biasa dari masyarakat,’’ jelasnya.
Menanggapi pro kontra terkait mitra pelatihan, Direktur Komunikasi, Kemitraan, dan Pengembangan Ekosistem Manajamen Pelaksana Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky menegaskan, jumlah mitra platform digital tidak hanya berhenti di angka delapan. ”Kenapa delapan? Karena kami baru mulai,” ucap Panji. Mengingat, tim Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja baru dibentuk dua pekan sebelum peluncuran resmi oleh pemerintah Sabtu malam (11/4).
Dibentuk dalam waktu singkat dan sumber daya teknisi yang terbatas, tentu butuh kerja keras untuk melayani jutaan masyarakat pendaftar. ”Delapan platform tersebut saling terkoneksi secara sistem. Jadi itu butuh pengembangan,” bebernya.
Maka dari itu, dengan keterbatasan tersebut, Manajamen Pelaksana Kartu Prakerja membuka peluang bagi platform digital yang sanggup dan memenuhi syarat sesuai Permenko Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 untuk menjadi mitra. ”Dan delapan platform tersebut menyatakan sanggup dan kami mulai dulu,” kata Panji.
Meski demikian, jumlah mitra platform digital akan terus bertambah. Bisa 10, 11, atau bahkan lebih. ”Begitu kami berhasil melayani masyarakat di tahap awal dan mengevaluasi pelaksanaannya, maka akan kita tambah (mitra platform digital),” imbuhnya.
Dia menegaskan, delapan mitra tersebut memiliki tugas dan kewajiban yang sama. Mereka tentunya juga bersaing memberikan pelayanan pelatihan. Dan yang perlu diingat, kata Panji, masyarakat bebas memilih sesuai minat dan kebutuhan. Bukan pemerintah yang menetukan harus belajar tertentu dengan harga patokan khusus.
”Saya yakin platform yang memberikan layanan terbaik akan dipilih masyarakat. Jadi itu bisa memitigasi risiko penyalahgunaan atau konflik. Karena semuanya tergantung masyarakat,” jelasnya.
Panji menekankan, tidak ada hambatan untuk masuk sebagai mitra Kartu Prakerja. Asalkan, memenuhi syarat sesuai Permenko Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 dan mau bekerja sama memenuhi layanan masyarakat sesuai dengan aturan.
Panji menjelaskan, pemerintah tidak melakukan tender untuk menggandeng mitra pelatihan online. Hanya berbasis kerjasama terbuka antara pemerintah dan platform yang menyatakan sanggup dan sesuai dengan kriteria dalam pasal 26 Permenko Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020.
Kemudian, untuk teknis kerjasama, sesuai ayat 1 pasal 48 Permenko Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 yang menyebut, pelaksanaan kerjasama manajemen pelaksana dan platform digital dilakukan melalui perjanjian kerja. ”Jadi saya perlu klarifikasi, tidak ada penunjukkan, murni atas perjanjian kerjasama kedua pihak,” tegasnya.
Sedangkan untuk kriteria platform digital, ada di pasal 47 yakni, dapat dikelola pemerintah (seperti sisnaker) atau swasta. Dengan syarat, memliki kecakupan berskala nasional, sistem dan teknologi memadai mendukung program Kartu Prakerja, dan memiliki portal atau situs aplikasi daring melalui internet yang digunakan untuk memfasilitasi program. ”Dan yang terpenting memiliki kerjasama dengan lembaga pelatihan yang memiliki program berbasis kompetensi kerja. Jika swasta, harus berbadan hukum perseroan terbatas dan memiliki izin usaha,” papar Panji.
Dari perjanjian tersebut, kata Panji, manajemen pelaksana Kartu Prakerja tidak memberikan fee apapun kepada mitra platform digital. Tapi, memberikan manfaat bantuan kepada peserta untuk membayar biaya pelatihan yang ditetapkan mitra platform digital. ”Jadi untuk pembiayaan dan fee urusan platform digital dan lembaga pelatihan. Kami tidak ikut di situ. Aturannya sama semua, tidak ada special treatment ke salah satu mitra,” terangnya. (dee/han)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

