Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pilkada 9 Desember Sulit digelar

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
Photo
Photo

JAKARTA- Rencana menggelar pemungutan suara Pilkada pada 9 Desember 2020 dengan memulai kembali tahapan di 30 Mei 2020 dinilai cukup beresiko. Pasalnya, waktu yang disepakati pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dinilai berdempetan dengan penanganan wabah.


Advertisement

Ahli Epidemiologi dan Biostatistik Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan, secara teori, belum dapat dipastikan kapan pandemi akan berakhir. Sebab, ada banyak faktor yang mempengaruhi di antaranya adalah model penanganan yang dilakukan negara dan masyarakat.

Dia menilai, penanganan di Indonesia saat ini belum cukup baik. Sehingga potensi penyebaran kasus COVID masih akan berlangsung beberapa bulan ke depan sangat mungkin. “Seakan-akan kita ga punya target,” ujarnya dalam diskusi Pilkada virtual di Jakarta (19/4).

Oleh karenanya, jika memang ada agenda nasional seperti Pilkada yang ditargetkan digelar tahapannya awal Juni, maka harus diikuti dengan peningkatan penanganan. “Kuncinya sekarang di pemerintah mau serius atau tidak,” imbuhnya.

Advertisement

Pandu menambahkan, setidaknya ada dua potensi masalah yang menyebabkan penanganan COVID membutuhkan waktu lebih. Pertama adalah ketidaktegasan dalam mengatur kebijakan mudik. Meski jumlahnya menurun, angka masyarakat yang masih ingin mudik cukup banyak dan berpotensi membawa virus ke daerah.

Kedua, adalah penerapan PSBB yang tanggung. Di mana pemberlakuannya tidak secara nasional. Imbasnya, penyelesaian wabah bisa berbeda di tiap daerah. Dan dalam konteks pilkada, bisa saja ada daerah COVIDnya tuntas, namun ada yang belum.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, pilihan menggelar 9 Desember 2020 belum terkunci. Sebab, disadarinya, belum ada dipihak yang menjamin penanganan COVID-19 bisa selesai 29 mei 2020.

Advertisement

Oleh karenanya, dalam kesepakatan dalam RDP di DPR pekan lalu, ada poin untuk dilakukan rapat ulang sebelum tahapan dimulai. “Kalau mei ini tidak selesai, maka KPU sudah mempersiapkan opsi yang dua maret 2021. Itu dengan catatan, bulan agustus pandemi sudah selesai,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai pelaksanaan Pilkada di 9 Desember 2020 silit dilaksanakan. Untuk itu, mantan Komisioner KPU RI itu menyarankan agar Pilkda ditunda ke september 2021. Dia menilai, opsi ketiga jauh lebih aman dan berkepastian.

“Cukup moderat untuk mempersiapkan berbagai hal,” kata dia. Ferry menambahkan, jika dipaksakan digelar di Desember 2020 atau Maret 2021, mungkin saja Pilkada bisa digelar. Namun berpotensi menurunkan kualitas pelaksanaannya. (far)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer