Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Masih Kontroversial, Uang Belum Cair, Gelombang Kedua Pendaftaran Kartu Prakerja Dibuka

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
Photo
Photo

JAKARTA - Pendaftaran program kartu prakerja gelombang dua dibuka hari ini (20/4). Sementara itu peserta yang lolos gelombang pertama belum kunjung menerima uang yang dijanjikan pemerintah. 


Advertisement

Pendaftaran program kartu prakerja gelombang kedua dibuka sampai Kamis (23/4) pukul 16.00 WIB. Pada saat dibuka pendaftaran gelombang pertama lalu, jumlah pendaftar mencapai 5 juta orang lebih. Sementara yang dinyatakan lolos dan diumumkan pada Jumat (17/4) lalu, sampai tadi malam (19/4) belum menerima kucuran uang dari pemerintah. Pelamar yang sudah daftar di gelombang pertama dan tidak lolos, tidak perlu daftar di gelombang kedua dari awal. 

Sebelumnya pemerintah menjanjikan setelah pengumuman kelulusan dikeluarkan pemerintah, peserta kartu prakerja bisa langsung ikut pelatihan. Namun ternyata uang untuk membeli paket pelatihan belum diterima. Seperti yang dialami Najib Munandar. Pria asal Pontianak itu lolos gelombang pertama. 

"Sampai saat ini saldo belum masuk," katanya. Karena saldo belum masuk, maka dia belum bisa memilih dan mendaftar pelatihan online. Pria yang bekerja di hotel dan sedang dirumahkan itu ingin mengambil paket pelatihan online kursus bahasa Inggris, IT, dan industri kreatif. 

Advertisement

Untuk diketahui biaya pelatihan tidak seratus persen masuk ke platform. Baik itu Ruangguru, Pintaria, atau lainnya. Uang yang masuk dari harga paket itu dibagi untuk vendor atau pembuat konten pelatihan dan pemilik platform. Pembagiannya bervariasi. Untuk platform Maubelajarapa, skemanya 20:80. Maksudnya adalah, bagian 80 persen untuk vendor atau lembaga kursus pembuat konten pelatihan, dan sisanya 20 persen untuk platform. Sementara itu untuk platform Skill Academy milik Ruangguru yang dipimpin Adamas Belva Syah Devara, Staf Khusus Presiden, mekanismenya 40 persen berbanding 60 persen. 

Sebesar Rp 5,6 triliun untuk biaya pelatihan online untuk Kartu Prakerja hampir 25 persen dari Rp 20 triliun yang dianggarkan. Pelatihan yang ada di program tersebut tidak gratis, melainkan biayanya ditanggung oleh pemerintah. 

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengkritik model pelatihan yang selama ini disediakan. Keahlian yang ditawarkan untuk program prakerja dinilai dapat dengan mudah diunduh di internet. Sayangnya, untuk bisa mengikuti pelatihan secara online, peserta harus melunasi biaya pelatihan atau kursus yang dipilih. Padahal, di sisi lain banyak pelatihan gratis yang tersedia melalui internet. 

Advertisement

Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Anggawira mengatakan harga setiap pelatihan juga dinilai cukup mahal ketika di sisi lain banyak pelatihan gratis yang tersedia melalui internet. "Pelatihan Kartu Prakerja seharusnya bisa diakses gratis, jadi tidak perlu bayar. Untuk materinya juga sudah banyak di google," ujar Anggawira. 

Anggawira meminta, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus segera turun tangan. Menurutnya BPK harus memeriksa adanya kesepakatan penunjukan tunggal proyek sebesar Rp 5,6 triliun kepada kegiatan usaha online yang baru muncul. Menurutnya, BPK bisa melakukan audit terhadap anggaran Kartu Prakerja. 

"Disisi lain untuk penetapan kriteria penerima dan seleksinya perlu diperjelas, dalam hal ini pelibatan asosiasi dunia usaha seperti KADIN dan HIPMI adalah mutlak karena posisi dunia usaha adalah user," ujarnya. Alasannya jangan sampai pelatihan ini mubazir karena tidak match dengan kebutuhan. Untuk itu harus ada skema link and match.  

Hal tersebut, lanjut Anggawira, tentunya harus menjadi perhatian dari lembaga BPK, agar penggunaan keuangan atau anggaran dapat lebih transparan penggunaannya dan tepat peruntukannya. Jangan sampai ada yang memanfaatkan dana untuk mengambil keuntungan sendiri atau kelompok. 

Anggawira juga meminta pemerintah agar anggaran puluhan triliun untuk Kartu Prakerja dialihkan untuk penanganan Covid-19. Dimana rakyat yang mengisolasi diri dan pendapatannya terdampak ekonomi akibat virus tersebut sangat membutuhkan ketersediaan bahan makanan. "Apakah tidak sebaiknya program ini di-switch saja menjadi program bantuan sosial yang dilakukan secara kolaboratif dengan pelaku usaha sehingga iklim bisnis dan usaha tetap terjaga, selanjutnya target sasarannya bisa lebih luas," bebernya. Menurutnya, dengan anggaran sebesar Rp 20 triliun, maka program itu bisa dimanfaatkan untuk jutaan keluarga miskin. Seperti bisa untuk sembako dan banyak hal. (wan/lyn)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer