Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kemenkes Setujui PSBB Surabaya Raya

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
Kementerian Kesehatan menyetujui permintaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik.
Kementerian Kesehatan menyetujui permintaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik.

JAKARTA- Kementerian Kesehatan menyetujui permintaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Permintaan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawangsa tak perlu menunggu waktu lama untuk disetujui. Sekarang tinggal penerapan di tiga wilayah ini.


Advertisement

Sekjen Kementerian Kesehatan Oscar Primadi kemarin (21/4) menyatakan telah menerima surat permohonan dari Pemprov Jatim. Setelah dilakukan PSBB tersebut ditetapkan setelah dilakukan proses kajian epidemiologi dan pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek sosial, ekonomi, serta aspek lainnya oleh tim teknis. ”Sudah diterima dan disetujui,” katanya kemarin pagi.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah meneken Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/264/2020 kemarin. Kemenkes menganggap kasus Covid-19 di 3 kabupaen atau kota tersebut telah terjadi peningkatan dan penyebaran kasus yang signifikan. Tujuan PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Kewajiban selanjutnya, pemerintah daerah secara konsisten mendorong serta mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. Sampai kapan PSBB berakhir? PSBB tersebut dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang atau 14 hari. Jika masih terjadi penyebaran bisa diperpanjang.

Advertisement

Pada kesempatan lain, Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto menuturkan bahwa upaya untuk mengatasi Covid-19 dengan cara segera menemukan sumber penularannya untuk diobati. Selain itu melindungi yang sehat dan rentan dengan tetap tinggal di rumah. ”Hindari kerumunan, pakai masker, dan cuci tangan dengan sabun,” ucapnya.

Untuk menemukan sumber penularan dengan melakukan pantaun kepada orang yang memiliki riwayat berpergian dari daerah apisentrum. Meski tidak ada keluhan sakit, maka mereka yang dari daerah episentrum harus melakukan isolasi diri selama 14 hari di rumah dan pemakaian masker. ”Kemudian melakukan penelusuran dari pasien Covid-19 yang sudah terkonfirmasi positif,” ujarnya.

Keberhasilan ini menurut Yuri bergantung dari peran serta masyarakat. Mulai dari tingkat RT/RW. Tingkat desa disiagakan untuk menjadi benteng pertahanan Covid-19 yang mandiri dan berbasis pada kekuatan masyarakat.

Advertisement

Dia juga menyampaikan bahwa saat ini hanya 37 laboratorium yang beroperasi. Total ada 78 laboratorium yang sebenarnya disediakan. ”Beberapa laboratorium terpaksa harus menghentikan operasinya karena memang reagennya belum sampai,” ucap Yuri. Dia menjamin hari ini akan beroperasi secara keseluruhan.

Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menjelaskan, Indonesia mendatangkan 50 ribu reagen lagi dari Korea Selatan. Pembelian itu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang mendesak. ’’Harganya memang mahal, tapi stok (reagen) kita sudah menipis,’’ terangnya. dalam kondisi demikian, Korea Selatan bisa lebih cepat menyediakan.

Untuk selanjutnya, reagen akan didatangkan dari Tiongkok. ’’Kita sudah ememsan 500 ribu reagen,’’ lanjutnya. Kebutuhan reagen dalam jumlah besar makin mendesak seiring bertambahnya kebutuhan untuk mengetes sampel dalam jumlah besar. Apalagi, jumlah laboratorium yang mampu melaksanakan tes PCR juga semakin bertambah.

Sementara itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) sedang mempersiapkan keputusan terkait pemberian penghargaan untuk tenaga medis yang telag berperang melawan Covid-19. Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengungkapkan, bagi tenaga medis yang gugur dalam tugas akan diberikan piagam penghargaan, kenaikan pangkat, hingga tunjangan jaminan kematian/kecelakaan saat tugas. Sementara, bagi mereka yang masih bertugas, pemerintah akan menaikkan pangkatnya.

Rencana tersebut, sudah dilaporkan pada Presiden dan dibahas dalam Rapat Kabinet Terbatas kemarin. ”Tunjangan dari Taspen bagi tenaga medis yang wafat. Khusus tenaga medis yang bertugas, diberikan kenaikan pangkat satu tingkat sebagai bentuk penghargaan dari bapak presiden atau pemerintah,” tuturnya, kemarin (21/4).

Saat ini, kata dia, BKN sedang melakukan percepatan proses pendataan ke seluruh daerah serta koordinasi secara itensif dengan Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Sekretariat Kabinet, dan Kementerian Kesehatan. Menurutnya, BKN sudah meminta seluruh kepala kantor regional BKN untuk berkoordinasi dengan instansi asal guna menentukan status wafat dalam tugas bagi PNS tenaga kesehatan yang meninggal.

”Dengan status wafat dalam tugas, PNS berhak atas tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematian sebesar Rp 330 juta melalui Taspen. Lalu, kenaikan pangkat anumerta, satu tingkat lebih tinggi,” jelasnya.

Dia melanjutkan, status wafat dalam tugas dapat diberikan bila yang bersangkutan merupakan tenaga kesehatan yang meninggal karena saat sedang melaksanakan tugas, dalam hal ini sedang terlibat dalam penanganan covid-19. Kemudian, keterlibatan tersebut dilaksanakan dalam institusi pemerintah. ”Dokter PNS yang meninggalnya karena berpraktek di RS/klinik swasta tidak berhak status tewas,” ungkapnya.

Sementara, untuk kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi ditetapkan bersamaan dengan keputusan pensiun oleh PPK dari PNS yang bersangkutan setelah penetapan status tewas oleh BKN. ”Kami sudah minta agar penetapan pension, sekaligus penetapan kenaikan pangkat satu tingkat oleh PPK masing-masing dipercepat,” sambungnya.

Selain itu, imbuh dia, pihaknya telah berkoordinasi pula dengan Taspen dan BKN agar segera mengagendakan penyerahan SK pensiun dan kenaikan, santunan JKK/JKM, dan piagam penghargaan dari Presiden Joko Widodo, surat keterangan dr Menteri PANRB, dan Kepala BKN.

Dikonfirmasi terpisah, Plt. Kepala Biro Humas BKN Paryono mengungkapkan, hingga kemarin, tercatat sebanyak empat orang PNS yang meninggal dalam tugas. Sementara, untuk yang terindikasi Covid-19 sebanyak 930 orang dari 103 instansi. Detilnya, 733 ODP, 63 PDP, dan 134 positif Covid-19.

”Untuk yang gugur dalam tugas ada 4, tapi mungkin ada yang lain tapi belum dimasukkan oleh biro/badan kepegawaian instansi,” ungkapnya. Update data tersebut akan terus dilakukan dan perlu kerjasama yang baik dengan seluruh instansi untuk selalu mengupdate data. (lyn/byu/mia)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer