Draf Perppu Pilkada Mendesak, Masyarakat Sipil Ajukan Tiga Pasal

JAKARTA– Koalisi Masyarakat Sipil bidang Kepemiluan mengusulkan draf Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganggi Undang-undang (Perppu) Pilkada. Draf tersebut menjadi tawaran ide di tengah belum kunjung diundangkannya Perppu yang disusun pemerintah hingga akhir April ini.
Elemen yang terlibat adalah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Andalas, dan Rumah Kebangsaan.
Peneliti Pusako Charles Simabura mengatakan, draf yang diusulkan jajarannya bersifat minimalis. Di mana hanya ada pasal-pasal yang dinilai krusial untuk segera diatur. Sebab, situasinya memang tengah membutuhkan jalan keluar yang cepat. “Tidak memungkinkan melakukan konsep yang maksimal soal UU Pilkada,” ujarnya dalam diskusi virtual urgensi Perppu di Jakarta, kemarin.
Charles menambahkan, ada tiga pasal yang dinilai krusial. Pertama adalah pasal 122 yang mengatur penundaan Pilkada. Dalam draf versi masyarakat, pihaknya mengusulkan agar kewenangan membatalkan dan melanjutkan Pilkada diberikan ke KPU RI jika lebih dari 40 persen wilayah pemilihan terjadi bencana alam maupun non alam.
“Jadi kewenangan gak loncat ke kemendagri dan gubernur ke kabupaten/kota,” imbuhnya. Dan untuk konteks bencana COVID-19, kriteria 40 persen sudah terpenuhi menyusul ditetapkan status bencana nasional. Sehingga kewenangan tersebut sudah bisa diambil KPU RI.
Hal lainnya adalah pasal 166 yang mengatur anggaran Pilkada. Charles menilai, ketentuan anggaran ini krusial untuk diatur dalam Perppu untuk memastikan ketersediaannya. Dalam draf, pihaknya mengusulkan agar anggaran tidak diubah dan bisa digunakan meski kelanjutan dilakukan di tahun depan.
”Kalau ada kekurangan kita membebankan ke APBN. Karena dinamika politik di DPRD di pemda lebih dinamis,” tuturnya.
Norma terakhir yang diusulkan adalah pasal 201 yang mengatur pelaksaan pemungutan suara Pilkada. Koalisi masyarakat sipil dalam drafnya merekomendasikan pemungutan diundur ke 21 September 2021. Waktu tersebut dinilai lebih berkepastian dan memiliki waktu yang panjang.
Sementara itu, peneliti Netgrit yang juga mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay berharap agar Perppu bisa diselesaikan segera. Selain memberikan landasan hukum, Perppu juga diperlukan agar tersedia waktu lebih bagi KPU menyiapkan Peraturan KPU.
“Kepastian waktu KPU mulai menyusun tahapan. Apakah sama seperti saat ini dimana tidak ada kondisi pandemic atau bagaimana,” ujarnya. Berdasarkan pengalamannya, menyusun PKPU membutuhkan waktu yang tidak sedikit.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Bahtiar menyebut Perppu yang disusun pihaknya sudah selesai. Draf saat ini sudah ada sampai di Istana. (far)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

