
JAKARTA- Eks Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Romahurmuziy alias Romy mendapatkan "angin segar" dari Mahkamah Agung (MA). Itu setelah MA mengisyaratkan mantan anggota DPR itu dapat keluar dari rumah tahanan negara (rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin (29/4).
Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro menyatakan pihaknya secara resmi telah menerima pengajuan kasasi dari jaksa KPK. "Kemudian MA (Mahkamah Agung) merespon dengan alasan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi dalam perkara tersebut," jelas Andi secara tertulis ketika dikonfirmasi kemarin.
MA bermaksud mengeluarkan penetapan untuk melakukan penahanan terhadap Romy selaku terdakwa. Penahanan awalnya berlaku sejak tanggal diajukannya kasasi pada Senin (27/4). Namun, Andi menjelaskan bahwa dari laporan kasasi tersebut ternyata penahanan yang dijalani Romy sudah sesuai dengan pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Yakni satu tahun penjara.
Andi pun menyebutkan bahwa terdakwa kasus suap terkait seleksi jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) itu bisa dikeluarkan dari tahanan menurut aturan hukum yang ada. "Menurut KUHAP dan Buku II MA, Ketua PN dapat memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum," jelasnya.
Meski demikian, perintah penahanan yang merupakan respon kasasi tetap dikeluarkan MA. Hanya, dalam penetapan penahanan tersebut tetap dicantumkan klausul bahwa penahanan terdakwa sudah sama dengan putusan yang dijatuhkan oleh PT DKI Jakarta. "Sehingga terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan demi hukum," lanjutnya.
Di sisi lain, KPK memastikan upaya hukum kasasi terus berjalan bersamaan dengan masa penahanan Romy yang telah berakhir kemarin. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menerangkan ada beberapa alasan yang mendasari pengajuan kasasi itu. Diantaranya, majelis hakim tingkat banding telah tidak menerapkan hukum.
"Pertimbangan Mejelis Banding terkait adanya penerimaan sejumlah uang oleh terdakwa (Romy) tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa, padahal jelas-jelas uang tersebut telah berpindah tangan dan beralih dalam penguasaan terdakwa," ungkap Ali.
Majelis hakim tingkat banding, kata Ali, juga tidak menerapkan hukum pada saat mempertimbangkan mengenai keberatan penuntut umum terkait hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik. "Majelis hakim tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas terkait ditolaknya keberatan penuntut umum tersebut," paparnya.
Meski demikian, KPK tetap menghormati putusan hakim di tingkat banding. Dan sesuai pasal 253 ayat (4) KUHAP, wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke MA sejak diajukannya permohonan kasasi. (deb/tyo)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

