
JAKARTA- Pandemi Covid-19 menyebabkan banyak buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam rangka peringatan hari buruh kemarin (1/5), DPR dan DPD meminta para pengusaha tidak merumahkan para pekerja mereka. Pemerintah juga harus memberikan bantuan sosial bagi para buruh.
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, kemarin semua pekerja memperingati hari buruh dunia. Sayangnya, di hari yang sangat bersejarah dan penting bagi perjalanan nasib para pekerja, Indonesia dan dunia sedang menghadapi pandemi Covid-19.
Karena itu, semua pihak harus merayakan hari nuruh tahun ini dengan berpedoman pada protokol kesehatan pandemi Covid-19. "Tanpa mengurangi arti penting May Day dalam sejarah perjuangan perbaikan nasib para buruh," terang dia kemarin. Menurut dia, DPR selalu memberikan perhatian besar terhadap nasib para buruh agar bisa bekerja dengan tenang, terjamin hak-haknya serta mendapat upah yang layak.
Saat ini, kata mantan Menko PMK itu, DPR sedang membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang sangat terkait dengan nasib para Buruh. RUU tersebut merupakan inisiatif pemerintah. Namun, pihaknya melihat sosialisasi dan penyerapan aspirasi terkait pasal-pasal ketenagakerjaan yang ada di dalamnya belum optimal. Apalagi di tengah situasi semua pihak sedang fokus pada penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19.
Untuk itu, lanjut dia, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI atas permintaan pimpinan dewan telah menghentikan pembahasan kluster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja, sehingga DPR secara optimal menerima aspirasi dan masukan dari para buruh melalui serikat pekerja dan organisasi-organisasi buruh lainnya. "Kami ingin RUU Cipta Kerja mewujudkan cipta sejahtera bagi masyarakat, khususnya para buruh," tutur dia.
Di tengah suasana pandemi Covid-19, Puan berharap semua pihak bergotong royong menangani wabah, termasuk dampak-dampak sosial ekonominya. Puan meminta kepada para pemilik usaha agar tidak mem-PHK para buruh yang bekerja di perusahaan-perusahan mereka.
Ketua DPP PDI Perjuangan itu mengatakan, pihak pengusaha dan para pekerja dapat bermusyawarah untuk menyelamatkan nasib perusahaan dan karyawannya, sambil menunggu situasi perekonomian normal kembali. "Pemerintah juga harus memastikan para buruh yang terdampak pandemi covid-19 mendapatkan bantuan sosial," papar dia.
Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menyampaikan keprihatinan kepada para buruh. Di tengah pandemi, banyak dari mereka yang kena PHK. Dia mendesak pemerintah untuk menjamin kebutuhan mereka dengan program jaring pengaman sosial. Fraksinya berkomitmen melindungi hak-hak buruh serta memajukan kesejahteraan buruh melalui regulasi yang semakin berkeadilan dan berpihak pada buruh. Menurut Jazuli, ketika muncul Omnibus Law Cipta Kerja yang pasal-pasalnya merugikan kepentingan buruh, Fraksi PKS yang menerima dan menyuarakan aspirasi buruh dan dengan tegas menolak pasal-pasal tersebut.
Anggota Komisi I DPR itu mengatakan,jangan tempatkan buruh dan tenaga kerja dalam relasi industrial yang kapitalistik, pasar bebas atas nama investasi dan pencapaian ekonomi. "Karena hal itu menjauhi semangat perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan, situasi saat ini memang tidak mudah bagi para pengusaha dan pekerja. Kondisi itu tidak hanya dialami Indonesia, tapi seluruh dunia merasakan hal yang sama. Namun, para pengusaha diharapkan tidak mem-PHK buruhnya.
Dia mengajak para pengusaha dan pekerja untuk mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah, sehingga wabah Korona bisa segera selesai. Masalah PHK pun bisa dicegah. Ekonomi bisa kembali normal. "Maka, kita harus bersama-sama lawan Korona," terang mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. (lum/mar)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

