
JAKARTA- Hingga batas akhir (deadline) pada Kamis (30/4), penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periodik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mencapai 100 persen. Masih ada 22.505 wajib lapor, dari total 294.560, yang belum melaporkan harta kekayaannya. Tingkat kepatuhan di bidang legislatif paling rendah daripada yang lain.
Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding menjelaskan data terakhir kemarin (1/5), tingkat kepatuhan LHKPN sebesar 92,81 persen. Bidang yudikatif paling tinggi kepatuhannya, yakni 98,62 persen. Sementara eksekutif 92,36 persen dan BUMN/BUMD 95,78 persen. "KPK juga mencatat sekitar 50 persen instansi yang telah memenuhi kepatuhan LHKPN 100 persen," ujarnya, kemarin.
Yang patut disayangkan, diantara 51 pejabat setingkat menteri dan wakil menteri di kabinet Indonesia Maju, satu penyelenggara negara belum melapor. Seorang dewan pertimbangan presiden (wantimpres) juga belum melapor hingga batas waktu yang ditentukan. "Sedangkan untuk 21 staf khusus Presiden dan Wakil Presiden tercatat telah memenuhi kewajiban lapor 100 persen," paparnya.
Begitu pula di tingkat pemerintah daerah, KPK mencatat sebanyak 25 kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) dari total 965 yang belum menyampaikan LHKPN. "Sementara dari 575 wajib lapor pada lembaga DPR sebanyak 406 atau sekitar 70 persen telah melapor dan sisanya masih terdapat 169 belum lapor," ungkap perempuan berjilbab itu.
KPK mengimbau seluruh penyelenggara negara, baik di bidang eksekutif, yudikatif, legislatif maupun BUMN/D segera memenuhi kewajiban LHKPN. Laporan itu sebagai salah satu instrumen penting dalam pencegahan korupsi. "KPK meminta PN (penyelenggara negara) untuk mengisi LHKPN-nya secara jujur, benar dan lengkap," terangnya.
Ipi menegaskan, KPK tetap menerima LHKPN yang disampaikan setelah batas waktu tersebut. Namun statusnya adalah pelaporan 'terlambat lapor'. Pelaporan itu merupakan kewajiban yang diatur dalam UU No 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. (tyo)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

