Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Laksanakan Mitigasi Sektor Ketenagakerjaan

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
ilustrasi buruh
ilustrasi buruh

JAKARTA – Peringatan hari buruh tahun ini dilaksanakan di tengah pandemi. Tidak sedikit buruh yang terdampak, baik dirumahkan maupun di-PHK. Pemerintah menyiapkan berbagai skema untuk memitigasi sektor usaha dan ketenaga kerjaan. Agar pemberi kerja maupun tenaga kerja sama-sama bisa bertahan di tengah pandemi.


Advertisement

Presiden Joko Widodo menuturkan, pandemi global Covid-19 melanda hampir seluruh negara dan berdampak ke segala lini. Termasuk pada peringatan hari buruh internasional tahun ini. yang paling utama saat ini adalah bagaimana mengujrangi dampak buruk pandemi. ’’Pemerintah berusaha melindungi para buruh agar tetap bekerja dan berpenghasilan,’’ ujarnya lewat akun resmi Presiden kemarin (1/5).

Selain buruh, para pelaku usaha juga mendapatkan perhatian khusus. Agar mereka tetap bisa mempertahankan usaha maupun karyawannya di tengah badai pandemi. Sejumlah kebijakan diambil untuk memberikan stimulus kepada para pelaku usaha dan buruh .

secara keseluruhan, ada enam langkah mitigasi yang disiapkan pemerintah untuk mengatasi dampak covid-10 di sektor tenaga kerja. Dimulai dari stimulus ekonomi kepada para pengusaha yang berkomitmen tidak mem-PHK para pekerja. Baik stimulus pajak maupun relaksasi kredit. Agar para pengusaha tetap memiliki ruang untuk memenuhi kewajiban kepada pekerja.

Advertisement

Berikutnya, program insentif bagi 56 juta pekerja sektor Formal. Selain insentif pajak, ada pula relaksasi pembayaran iuran program Badan penyelenggara Jamostek maupun kredit. Ketiga, bagi 70,5 juta pekerja sektor informal, mereka yang miskin dan rentan miskin diberikan bantuan sosial.Baik yang berasal dari APBN maupun APBD.

Kebijakan mitigasi keempat adalah prioritas penerimaan kartu prakerja kepada para pekerja yang menjadi korban PHK. Dalam ratas Kamis (30/4) lalu, presiden menyebut bahwa pendaftar kartu prakerja membludak. ’’Pendaftar kartu prakerja sudah 8,4 juta, padahal jatahnya hanya untuk 5,6 juta,’’ jelas Presiden. Karena itu, ada skala prioritas bagi mereka yang menjadi korban PHK.

Langkah kelima adalah memperbanyak program padat karya tunai di berbagai kementerian. Prinsip utamanya, nilai upah harus lebih tinggi dari nilai bahan. Agar pesertanya semakin banyak dan mendapatkan pemasukan yang layak selama pandemi.

Advertisement

Terakhir adalah mitigasi khusus bagi para Buruh Migran Indonesia (BMI). Mereka yang masih bertahan, tidak pulang, diberikan bansos berupa sembako. Saat in yang sudah berjalan adalah program bansos sembako di Malaysia. Harapannya, para BMI tidak perlu pulang ke Indonesia untuk sementara waktu. Setidaknya sampai pandemi berakhir.

Meskipun demikian, gelombang kepulangan BMI dari luar negeri tetap terjadi. Khususnya dari beberapa negara tujuan kerja seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, dan sejumlah negara lain. ’’Per 26 april 2020 BMI yang pulang sejumlah 88.759,’’ terang Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Sementara, sepanjang bulan ini diprediksi ada 16.812 BMI yang akan pulang ke tanah air. Dengan demikian, hingga akhir bulan ini akan ada 105.571 BMI yang tiba dari berbagai negara. Di saat bersamaan, pemerintah juga menunda sementara penempatan BMI di luar negeri. ’’ada 34.644 CBMI yang tidak bisa berangkat,’’ lanjut Ida.

Tentunya, pekerjaan mereka akhirnya juga terpaksa ditunda. Kedua jenis BMI tersebut memerlukan treatment agar tetap bisa bertahan di tengah pandemi. Untuk BMI yang gagal berangkat itu, mereka diusulkan untuk mendapat fasilitas kartu prakerja. Pihaknya sedang berkoordinasi dengan para penyalur BMI agar mereka secara mandiri mendaftar ke PMO. Kementerian akan memfasilitasi data untuk diberikan kepada PMO kartu Prakerja.

Sedangkan, para BMI yang pulang, nasibnya dikoordinasikan dengan dinas ketenagakerjaan di daerah masing-masing BMI. Mereka akan diikutkan program reguler kemenaker, yakni program padat karya produktif, padat karya infrastruktur, hingga pelatihan-pelatihan sembari menunggu pandemi berakhir.

Menurut Ida, Kemenaker mampu membiayai sekitar 223.035 peserta. Mereka diikutkan program perluasan kesempatan kerja maupun pelatihan di balai latihan kerja. Sehingga diharapkan mereka tidak kehilangan produktivitas di tengah pandemi.

Menyadari May Day tak bisa dirayakan seperti sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menginisiasi pemeriksaan Covid-19 bagi pekerja. Kemarin (1/5), bekerja sama dengan PT Siloam Internasional Hospitals Tbk, Kemenaker mengadakan rapid test untuk 1000 pekerja. Rapid test dilakukan secara bertahap bagi para pekerja yang berasal dari berbagai perwakilan serikat pekerja/ buruh (SP/SB).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menuturkan, meski tak bisa diperingati seperti biasa, semangat perjuangan dan membangun persatuan dalam peringatan May Day tetap dapat terwujud. Salah satunya, melalui tes kesehatan bagi para pekerja/ buruh.

”Tak hanya rapid test, kita akan tindaklanjuti hasil dari rapid test ini,” tuturnya, kemarin (1/5).

Tak lupa, Ida juga menyampaikan apresiasi dan rasa hormat terhadap gerakan dan aksi kolektif para pekerja dan buruh di seluruh dunia. Terutama, untuk para pekerja dan buruh di Indonesia dalam membangun negara dan ekonomi nasional.

”Kami atas nama pemerintah mengucapkan selamat memperingati Hari Buruh Internasional (Mayday),” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ida juga mengajak Sp/SB dan para pengusaha untuk menjadikan peringatan Hari Buruh Internasional tahun ini sebagai momentum memperkuat kebersamaan dan persaudaraan melawan Covid-19. Menurutnya, semua perlu bergandengan tangan untuk mengahadapi tantangan ekonomi yang ada. Pemerintah dan pengusaha saling berpegangan kuat untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

”Kami, kita semua, tak ada pilihan kecuali bergandengan tangan. Dengan bergandengan tangan, Insya Allah kita bisa menang melawan Covid-19,” ungkapnya.

Untuk mengatasi pandemi Covid-19, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 405,1 Triliun yang diperuntukan bagi pemulihan ekonomi nasional, kesehatan, jaring pengaman sosial dan dukungan industry. Tak hanya itu, Kemenaker juga menyiapkan berbagai program yang bisa dimanfaatkan pekerja yang ter-PHK dan dirumahkan, seperti Kartu Prakerja, padat karya infrastruktur, padat karya produktif, program tenaga kerja mandiri (TKM) dan teknologi tepat guna (TTG).

Wakil Sekretaris Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional dari unsur pekerja, Puji Santoso mengapresiasi langkah cepat Kemenaker atas upaya pemeriksaan kesehatan pada pekerja. Pasalnya, tak dipungkiri, masih banyak pekerja yang masih harus masuk pabrik ketika pandemi terjadi.

Ia juga berharap semua pihak dan semua unsur bisa menahan diri agar tidak melakukan segala hal yang bisa menimbulkan gejolak sosial. Sehingga Covid-19 bisa segera teratasi.

Di samping itu, Puji turut menyinggung soal darurat THR, PHK dan pengangguran yang terjadi saat ini. dia memint seluruh stakeholder untuk bisa duduk bersama dan mencari solusi atas permasalahan yang ada. ”Bukan saatnya saling menyalahkan, tapi sudah saatnya bergandengan tangan mencari jalan keluar atas masalah yang sekarang terjadi,” tegasnya.

Di sisi lain, jumlah tenaga kerja pariwisata yang dirumahkan mencapai 1,4 juta pekerja. Kemudian pekerja informal yang terdampak mencapai 314.833 orang. Sehingga secara keseluruhan jumlahnya mencapai 1,7 juta secara total.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf memastikan para pekerja di bidang pariwisata termasuk restoran dan perhotelan bisa mengakses dan mendapatkan prioritas program-program perlindungan ketenagakerjaan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio kemarin menyatakan bahwa pariwisata merupakan sektor yang paling utama terdampak COVID-19. ”Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi terkait ketenagakerjaan telah dilaporkan bahwa sektor yang utamanya terdampak COVID-19 adalah pariwisata, restoran, sarana umum, transportasi, ritel. Restoran dan pariwisata (yang terdampak) sekitar 70 persen,” kata Wishnutama.

Dia memastikan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) agar dapat memprioritaskan para pekerja pariwisata mendapatkan bantuan dari program pemerintah termasuk kartu prakerja. ”Nantinya pekerja yang diPHK dan dirumahkan ini akan dimasukkan dalam Program Kartu Pra Kerja secara bertahap bergelombang dalam 4-5 minggu ke depan,” katanya.

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo sebelumnyamewakili Indonesia dalam pertemuan para menteri pariwisata negara-negara ASEAN dalam Special Meeting of the ASEAN Tourism Ministers (M-ATM) on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pada Rabu lalu (29/4). ”Kerja sama yang kuat dibutuhkan dalam upaya menangani bersama dampak Covid-19 dalam sektor pariwisata di kawasan Asean,” ujarnya kemarin.

Pertemuan tersebut menghasilkan_joint statement_ yang memuat tujuh point hasil kesepakatan bersama seluruh menteri pariwisata dari negara-negara ASEAN untuk memperkuat kerja sama pariwisata. Salah satunya adalah sepakat untuk mendukung pengembangan dan implementasi rencana pemulihan krisis pasca Covid-19 serta membangun kemampuan pariwisata Asean.

”Beberapa studi menyatakan sedikitnya butuh waktu lima tahun bagi sektor pariwisata untuk kembali normal dari Covid-19,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, anggota Asean melaporkan kinerja pariwisata yang menurun sekitar 36 persen pada kuartal pertama 2020. Hal itu dibandingkan periode yang sama di 2018 dan 2019. Tingkat kedatangan wisatawan internasional tercatat menurun sekitar 34 persen. Tingkat hunian kamar hotel saat ini berada pada titik terendah dan banyak terjadi pembatalan dalam industri tur dan travel. (byu/mia/lyn)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer