Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kurikulum Darurat Jangan Sampai Buang-Buang Anggaran

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
ilustrasi
ilustrasi

JAKARTA– Rencana pemerintah membuat kurikulum darurat menuai sorotan. Pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengatakan, jangan sampai pembuatan kurikulum darurat itu menjadi program buang-buang anggaran dan tidak memiliki efek yang jelas.


Advertisement

Indra menuturkan sebenarnya yang menjadi masalah saat ini bukan kurikulumnya. Melainkan guru atau tenaga pendidiknya dalam merespon pembelajaran jarak jauh (PJJ) di tengah wabah Covid-19. Dia juga menyoroti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang sebatas mengeluarkan surat pelaksanaan PJJ atau pembelajaran dari rumah saja.

’’Sampai saat ini belum terlihat pendampingan dari pemerintah. Misalnya memberikan pelatihan kepada guru bagaimana menjalankan PJJ di tengah wabah Covid-19,’’ tuturnya kemarin. Untuk itu dia menegaskan saran supaya pemerintah membuat dan menetapkan kurikulum darurat kurang tepat.

Indra juga menjelaskan bahwa pembuatan kurikulum tidak mudah. Apalagi dalam kondisi sekarnag ini, dimana rapat-rapat atau pertemuan dilakukan dalam kondisi terbatas melalui streaming. Dia bahkan mengatakan jika dipaksanakan, bisa jadi kurikulum darurat baru jadi nanti setelah wabah Covid-19 mereda.

Advertisement

Menurut Indra yang dibutuhkan saat ini adalah data. Seperti data berapa banyak murid yang memiliki akses internet atau televisi di rumahnya. ’’Perlu ada data dari 50 juta murid itu, berapa yang memiliki akses internet,’’ katanya. Termasuk juga data seberapa banyak guru yang memiliki akses jaringan dan bisa menjalankan PJJ secara online.

Indra menyayangkan sampai sekarang data tersebut tidak ada di pemerintah. Padahal data itu penting untuk mengambil kebijakan PJJ seperti apa yang cocok diterapkan di tengah wabah Covid-19 sekarang ini. Dengan bekal data tersebut, pemerintah bisa memberikan sejumlah intervensi. Seperti membantu penyediaan jaringan internet bahkan sampai gadget untuk guru.

Selain itu dia meminta supaya pemerintah memberikan pelatihan secara terorganisir kepada guru bagaimana menjalankan PJJ yang optimal. Sehingga murid dan orang tua tidak merasa terbebani. Dia menjelaskan pelatihan selama ini dilaksanakan secara swadaya oleh sejumlah organisasi. Seperti oleh PGRI atau organisasi lainnya.

Advertisement

Terpisah, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo turut mendukung adanya kurikulum darurat. Dia menegaskan, bahwa kurikulum ini perlu segera didisain. Sebab kondisi masyarakat, orang tua, siswa, guru, dan sarana prasarana penunjang pendidikan (sekolah) saat ini sangat serbaterbatas. Keterbatasan ini terjadi baik itu dari ketersediaan sarana/media pembelajaran, kompetensi, akses terhadap sarana/media, keterbatasan interaksi langsung karena kebijakan PSBB, pembiayaan, waktu yang terbatas, dan pengelolaan pembelajaran pada umumnya.

”Bukan untuk mengganti Kurikulum yang sudah ada, tetapi sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran di sekolah yang adaptif terhadap kondisi krisis.,” ujarnya. Di mana nantinya, akan mempermudah guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, melakukan perbaikan atau perubahan terhadap Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, dan SKL.

Selain berguna jangka pendek di masa pandemi sekarang, lanjut dia, Kurikulum Darurat ini juga bisa digunakan di masa mendatang jika terjadi ancaman apapun bentuknya. Misalnya, bencana alam atau non alam. ”Kurikulum ini juga lebih berpihak kepada siswa dan guru dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang ada,” ungkap Heru.

Diakuinya, peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2020 ini, dunia pendidikan nasional sedang menghadapi tantangan dan hambatan dalam proses pendidikan dan pengajaran. Yang mana, dampaknya langsung dirasakan oleh siswa, guru, dan proses pembelajaran. Proses pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh (PJJ) atau belajar dari rumah (BDR). Namun faktanya banyak ketidaksiapan sekolah, guru, siswa, orang tua, termasuk pemerintah (daerah) untuk menghadapi tantangan pendidikan ini. Sebanyak 68.265.784 juta siswa seluruh Indonesia terdampak, yang akhirnya belajar di rumah akibat Covid-19 (World Bank, 2020). Kemudian sekitar 3,2 juta guru juga merasakannya.

Bisa dibayangkan, kata dia, kurikulum pembelajaran yang dipraktikkan di masa krisis ini adalah kurikulum yang dibuat pada masa normal dan dipakai untuk keadaan normal pula. Sebagai contoh materi pelajaran (Standar Isi) yang tetap sama, walau kondisi jauh berbeda. Tapi tuntutan kurikulumnya masih sama dengan kondisi normal. Apalagi jika merurujuk dari hasil survei yang dilakukan KPAI dan FSGI beberapa hari lalu. Ternyata, 53 persen guru masih mengejar pencapaian kurikulum ideal/menuntaskan materi. Padahal ini bertentangan dengan prinsip kelonggaran dan relaksasi yang terkandung dalam Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020. Ditambah kemampuan yang masih minim dalam mengelola PJJ berbasis onine (digital).

”Ini potret yang tidak adil bagi siswa dan guru. Tak heran jika selama PJJ siswa merasa terbebani,” ungkapnya. Karenanya, FSGI mendesak pemerintah segera membuat skenario pendidikan di masa krisis Covid-19 saat ini.

Wasekjen FSGI Satriwan Salim turut mengingatkan janji Nadiem untuk mengurangi beban guru. Menurutnya, itu dapat dilakukan dalam kondisi saat ini dengan dibuatnya kurikulum darurat yang mengakomodir penyesuaian Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian sampai Standar Kompetensi Lulusan. ”Keempatnya mesti disesuaikan, dikurangi bebannya, dan disesuaikan dengan keadaan siswa dan guru. Pastinya akan mengurangi beban guru sekaligus siswa,” jelasnya.

Di sisi lain, Setiawan turut menyoroti soal semakin terbukanya jurang ketimpangan sosial ekonomi di antara orang tua siswa dan antardaerah. PJJ daring (online) efektif di daerah yang akses internetnya baik dan orang tua punya gawai pintar bahkan laptop. Tapi di daerah lain, mereka tak bisa mencicipi "pembelajaran mewah" seperti itu. Jangankan akses internet, listrik saja masih dibatasi.

Sehingga para guru "terpaksa" mengajar datang ke rumah-rumah siswa walau berpotensi melanggar prinsip PSBB dan Protokol Kesehatan Covid-19. Setiawan meminta agar kondisi demikian patut segera diantisipasi oleh pemerintah daerah. Sehingga, layanan pendidikan tetap diberikan kepada seluruh anak Indonesia, apaun status ekonomi dan letak geografisnya.

Selain itu, FSGI meminta pemerintah pusat dan daerah memberikan perhatian khusus kepada sekolah swasta, khususnya para guru honorer yang menjadi kelompok terdampak krisis Covid-19. Dalam konsisi saat ini, banyak orang tua tak lagi mampu bayar SPP bulanan ke sekolah swasta karena faktor ekonomi. Ada yang terPHK dan menganggur akibat kebijakan PSBB.

Diakuinya, meski ada ada Dana BOS yang bisa dialokasikan untuk mengupah guru honorer, tetapi Yayasan Sekolah Swasta juga perlu anggaran untuk pos-pos lainnya di sekolah. ”Sehingga sekolah sangat dilematis dalam penganggaran kali ini,” katnya. Di satu sisi, lanjutd dia, mereka harus tetap menggaji gurunya. Tetapi di sisi lain ada kebutuhan mendasar yang juga sangat tergantung dari dana BOS. Belum lagi soal hambatan faktor-faktor teknis pencairan BOS, seperti pencairannya yang 4 bulan sekali dan pengadministrasian yang cukup ketat. Para guru honorer dan sekolah swasta menjadi kelompok rentan terdampak Covid-19 secara ekonomi.

”Maka dibutuhkan tindakan afirmatif pemerintah (daerah) sebagai solusi kongkrit agar sekolah swasta tetap bertahan di tengah krisis,” ungkapnya. Bentuknya bisa berupa anggaran dana khusus di luar BOS, bisa seperti bantuan Sosial untuk Guru Honorer, misalnya. (wan/mia)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer