Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Data Tokopedia Dibobol, DPR Janji Tuntaskan RUU PDP

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
ilustrasi
ilustrasi

JAKARTA - Kasus diretaskan data Tokopedia menjadi perhatian serius dari DPR. Dewan pun berjanji akan segera menyelesaikan Rancangan Undang - Undangan Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang akan menjadi payung hukum dalam menyelesaikan masalah peretasan data. 


Advertisement

Anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya mengatakan, kasus dump data digital Tokopedia yang diperjualbelikan di darkweb bisa menjadi trigger untuk segera dapat menyelesaikan RUU PDP dalam waktu dekat. Apalagi, RUU itu sudah masuk program legislasi nasional (Prolegnas) dan mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat. "Saya rasa tidak akan terlalu sulit mencapai konsesi hingga bisa jadi undang-undang," kata dia.

 Jadi, kata dia, Komisi I akan berupaya keras untuk menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan baru itu. Namun, pihaknya perlu memeriksa lebih teliti prinsip dasar dan jangkauan yang ada di dalam RUU PDP. 

Willy mengatakan, perlu juga penekanan terkait juri independen yang menentukan apakah perilaku yang dilakukan oleh swasta juga berlaku sama dengan lembaga pemerintah, dan sampai mana batasannya. "Hal ini penting agar equality before the law dipraktekkan sama," papar dia.

Advertisement

 Legislator asal Dapil Jatim XI itu menyatakan, ekosistem deepweb atau darkweb juga bisa menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan RUU PDP. Bahkan, kata dia, di negara yang sistem teknologi informasinya maju sekalipun, ekosistem ini sulit dibendung. Menurut Willy, dalam draft RUU PDP yang dikirimkan resmi ke DPR, dijelaskan pengaturan soal pelindungan dan penghapusan data pribadi, serta penyelesaian sengketa. "Mungkin dengan kasus Tokopedia ini nanti kami pertajam kemampuan, dan daya jangkaunya," ujarnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta kepada Tokopedia sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) memiliki kewajiban memenuhi standar pelindungan data pribadi untuk bertanggungjawab atas kasus kebocoran data penggunanya.

 Sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 71/2019 dan Peraturan Menkominfo Nomor 20/2016 dalam Bab 5 kewajiban Pengguna Pasal 28 dijelaskan bahwa melindungi data pribadi beserta dokumen yang memuat data pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan menjadi tanggung jawab PSE dalam hal ini Tokopedia. 

Advertisement

Anggota DPR dari Fraksi PKS itu menambahkan, walaupun data yang diretas adalah nama, email, nomor telepon, tapi Tokopedia tetap harus bertanggungjawab menjaga dan menjamin dengan membuat sistem yang sebaik mungkin. “Meskipun password dan informasi krusial pengguna dikatakan tetap terjaga, Tokopedia harus memastikan enskripsi data dan keamanannya untuk dibenahi” tegasnya. 

Legislator asal Solo itu juga meminta Menkominfo dan BSSN secara serius melakukan evaluasi menyeluruh, penyelidikan, mitigasi teknis dan mengupdate perkembangannya kepada masyarakat dengan terbuka dan transparan. 

Menkominfo bersama BSSN bisa membantu Polri agar aktif melakukan penyelidikan dengan berlandaskan UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen. Semua pihak yang bertanggungjawab harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. "Dan memastikan konsumen Indonesia tetap terlindungi data dan keamanannya” tegasnya. (lum)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer