Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perppu Pilkada Belum Beri Kepastian

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
Photo
Photo

JAKARTA – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Pilkada (Perppu Pilkada) sudah terbit. Meski demikian, substansinya masih memberikan kegamangan bagi penyelenggara.


Advertisement

Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, Perppu 2/2020 memang mengatur Pilkada pada Desember 2020. Meski demikian, sifatnya tidak pasti mengingat ada opsi berubah sebagaimana diatur pada pasal 201A ayat 3. “Masih juga ada ketidakpastian karena kemungkinan masih membuka ruang tidak dilaksanakan di tahun 2020,” ujarnya saat diskusi virtual di Jakarta, (6/5).

Sebagaimana disampaikan dalam RDP, KPU akan membuka tahapan kembali pada 30 Mei jika pemungutan suara Desember tahun ini. Namun melihat situasi yang ada saat ini, pandemi belum menunjukkan tanda-tanda akan selesai bulan ini. Abhan situasi ini tidak memberikan kepastian.

Namun karena sudah menjadi keputusan pemerintah, dia menerima meskipun pihaknya berharap ditunda satu tahun. Untuk itu, meski masih serba tidak pasti, dia meminta KPU segera menerbitkan jadwal Pilkada yang baru. Jadwal yang pasti dibutuhkan sebagai kepastian hukum. Bukan hanya bagi tahapan, namun juga untuk penegakkan hukum. “Misalnya larangan kepala daerah mutasi 6 bulan sebelum penetapan, kan harus jelas kapannya,” imbuhnya.

Advertisement

Sementara itu, Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pasca adanya Perppu 2/2020, jajarannya kini tengah mematangkan rancangan revisi Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Program dan Jadwal. Dalam menyusun, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kesehatan.

Dengan berkoordinasi dengan lembaga yang punya otoritas penanganan pandemi, pihaknya berharap dapat kepastian kapan COVID-19 selesai. “Apakah hari pemungutan suara Pilkada 2020 dapat dilaksanakan sesuai Pasal 201A ayat (2), yakni di bulan Desember tahun ini, atau harus diambil waktu lebih lama lagi, sehingga harus menggunakan ketentuan Pasal 201A ayat (3),” ujarnya.

Dia optimis, PKPU Tahapan dan Jadwal bisa diselesaikan sesuai jadwal. Mengingat ada waktu sekitar tiga pekan. “KPU memiliki waktu yang cukup memadai untuk menindaklanjutinya,” imbuhnya. Sementara terkait norma lain yang diatur dalam Perppu, Pram mengapresiasi pemerintah yang telah mengakomodir usulan KPU untuk memiliki kewenangan menunda dan melanjutkan Pilkada.

Advertisement

Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana mengatakan, sangat wajar jika Perppu Pilkada menimbulkan kegamangan. Sebab jika Pilkada digelar Desember 2020, prasayaratnya Pandemi harus selesai bulan ini. Sementara faktanya berpotensi diperpanjang.

“Pemerintah tidak seharusnya memaksakan pelaksanaan Pilkada pada Tahun 2020 sebelum adanya jaminan kepastian bahwa Pandemi Covid-19 betul-betul selesai,” ujarnya.

Untuk itu, dia berharap dalam menindaklanjuti Perppu 2/2020 tentang Pilkada, DPR harus mempertimbangkan kembali waktu penundaan pilkada berdasarkan situasi Wabah Covid-19 betul-betul selesai. “Dan meminta simulasi yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu terkait kesiapan dan waktu paling ideal untuk melanjutkan tahapan pilkada 2020,” tuturnya. (far)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer