Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Cabut SK Penundaan Perkara, DKPP Buka Persidangan Virtual

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
Muhammad
Muhammad

JAKARTA- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk kembali membuka sidang pemeriksaan. Keputusan tersebut menganulir keputusan sebelumnya yang menyatakan penanganan semua perkara dihentikan akibat Pandemi COVID-19.


Advertisement

Keputusan baru itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) 016/SK/K.DKPP/SET.03/V/2020 yang dirilis kemarin (7/5). "Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Nomor 007/SK/K.DKPP/SET-04/IV2020 dinyatakan tidak berlaku,” kata Muhammad.

Berbeda dengan sebelumnya yang tatap muka, pemeriksaan DKPP akan dilakukan secara virtual pada masa darurat penanganan pandemi COVID-19. Teknisnya diatur dalam SK 016.

Muhammad menjelaskan, sidang pemeriksaan melalui virtual diperlukan sebagai jalan tengah. Sehingga perintah peraturan perundang-undangan untuk menjaga hak-hak konstitusional para pihak agar dapat terselenggaranya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terakomodir. Namun di sisi lain, pencegahan penularan bisa dihindari dengan pemeriksaan virtual.

Advertisement

Seperti diketahui sebelumnya, di masa pandemi, aduan yang diterima DKPP tidak berhenti. Secara online, masyarakat tetap menyampaikan fugaan pelanggaran etik penyelenggara.

SK ini sendiri, lanjut Muhammad, memaparkan tiga tahapan sidang pemeriksaan. Yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca sidang. Teknisnya, pada tahapan persiapan sidang, DKPP akan menghubungi para pihak 10 hari kerja sebelum pelaksanaan sidang.

"Untuk mengetahui kesediaan dan kemampuan para pihak untuk mengikuti sidang pemeriksaan virtual," imbuh mantan Ketua Bawaslu RI itu. Nah, apabila para pihak bersedia, maka dokumen pemanggilan akan dikirimkan selambat-lambatnya lima hari sebelum pelaksanaan sidang.

Advertisement

Selain itu, kata dia, para pihak juga diharuskan menyerahkan keterangan dan bukti yang akan dihadirkan dalam persidangan dalam bentuk Portable Document Format (PDF). Sebagai tambahan, perlu juga mengajukan nama-nama saksi minimal satu hari sebelum pelaksanaan sidang.

"DKPP juga akan mengadakan uji coba sidang dengan para pihak pada saat satu hari sebelum sidang dilaksanakan," tuturnya.

Pelaksanaan sidang sendiri, nantinya akan menggunakan aplikasi atau laman web yang nanti akan disiapkan oleh Bagian Humas, Data dan Teknologi Informasi. Dalam SK ini juga disebutkan bahwa Pengadu, Teradu, Pihak Terkait, Saksi dan Ahli yang dalam proses persidangan virtual mengalami gangguan teknis, wajib memberitahukan kepada Kepala Bagian Persidangan terkait kendala teknis yang terjadi. (far)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer