
JAKARTA– Ketentuan soal calon presiden jalur perseorangan atau independen kembali masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini, gugatan tersebut diajukan oleh tokoh spiritual Ki Gendeng Pamungkas yang berkasnya sudah diterima panitera dengan nomor 1971/PAN.MK/V/2020 kemarin (11/5).
Dalam gugatannya, ada 12 pasal dalam Undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang diuji. Yakni Pasal 1 angka 28, pasal 221, pasal 222, pasal 226, Pasal 226 ayat (1), Pasal 230 ayat (2), Pasal 231, pasal 234, Pasal 237, Pasal 238, Pasal 269, dan pasal 427 ayat (4). 12 pasal tersebut yang menyebutkan frasa calon presiden dan calon wakil presiden berasal dari partai politik.
Dalam penjelasannya, Pamungkas mengatakan, norma tersebut membuat hak setiap warga negara untuk maju dalam kontestasi terbatas. Sebab, akses maju dalam kontestasi Capres-cawapres harus melalui partai politik yang tidak dimiliki semua orang.
Selain itu, lanjut dia, jika melalui jalur partai membuat capres-cawapres tidak leluasa untuk mengabdi ke masyarakat, melainkan terbelenggu kepentingan kelompok. “Sumpah sebagai presiden dan atau wakil presiden sebatas dimulut karena sebagai pekerja partai tunduk kepada ketua partau atau pengurus partai,” ujarnya.
Di sisi lain, sistem pencapresan hanya melalui partai membuat kans adanya banyak capres tertutup. Sehingga berpotensi menimbulkan konflik. “Pemohon merasakan perpecahan cebong dan kampret yang mana menjadi terbelah dua masyarakat,” imbuhnya.
Dalam menyampaikan gugatan, Pamungkas memberikan kuasa pada kantor hukum Andita’s Law Firm. Yang terdiri dari sejumlah advokat di antaranya Tonin Tachta Singarimbun, Elvan Games, Ananta Rangkugo, Hendri Badiri SIahaan, Julianta Sembiring, Nikson Aron Siahaan, dan Advokat Suta Widhya.
Gugatan terhadap norma capres jalur Independen bukan hal yang pertama. MK mencatat sudah empat kali dilakukan judicial review. Terakhir kali dilakukan oleh Fadjroel Rachman yang kini menjabat Jubir Presiden Jokowi pada pada tahun 2008.
Namun diberbagai putusannya MK menolak. Meski terjadi dissenting opinion pada tiga hakim, enam hakim MK lainnya berpendapat capres melalui partai tidak bersifat diskriminatif. Prinsipnya, semua orang berhak selama memenuhi syarat melalui partai. (far)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

