Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jika Teknis Tahapan Disesuaikan Protokol Covid, Bawaslu Ubah Teknis Pengawasan

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
Photo
Photo

JAKARTA– Penyesuaian teknis pelaksanaan tahapan Pilkada membuat tantangannya pun bisa berubah. Oleh karenanya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tengah mempersiapkan metode pengawasan yang diharapkan bisa sesuai dengan kondisi baru.


Advertisement

Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, pihaknya sudah mendengarkan penjelasan KPU. Pada prinsipnya, secara substansi teknisnya tidak diubah. Namun KPU akan menerapkan standar protokol kesehatan pada tahapan beresiko jika Pilkada benar-benar dilaksanakan Desember 2020.

“Jadi bawaslu akan menyesuaikan dengan bagaimana KPU melaksanakan tahapan lanjutan itu,” ujarnya kepada Jawa Pos, kemarin (11/5).

Dewi menjelaskan, perubahan teknis menyesuaikan protokol kesehatan bisa mengubah situasi di lapangan. Contoh kecil di Tempat Pemungutan Suara (TPS) misalnya, jika nanti dikenakan kewajiban menggunakan masker, maka potensi pelanggaran dengan masuknya orang tak dikenal bisa saja terjadi.

Advertisement

“Pengawas harus memastikan setiap orang yang datang ke TPS itu betul-betul orang yang kita ketahui. Makanya pengawas TPS harus berasal dari lingkungan setempat supaya dia mengenal pemilih,” kata Dewi.

Contoh lainnya seperti ketentuan mencuci tangan usai mencoblos juga bisa berdampak keberadaan tinta sebagai bukti menggunakan hak suara. “Kita harus merekomendasi, tinta yang digunakan harus memiliki standar yang baik, standar yang tinggi dan tidak mudah luntur,” imbuhnya.

Sebelumnya Komisioner KPU Viryan menyebut setidaknya ada lima tahapan yang akan disesuaikan dengan protokol kesehatan jika Pilkada dilaksanakan di Desember 2020. Yakni verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan, pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi suara. Saat ini, teknisnya masih disusun namun prinsipnya akan mengedepankan sosial distancing dan alat pelindungnya.

Advertisement

Dewi menambahkan, perbedaan teknis pengawasannya akan disesuaikan seperti apa belum bisa dipastikan. Saat ini, pihaknya masih mempersiapkan sekaligus menunggu desain tahapan yang diatur di Peraturan KPU (PKPU) nantinya. “Iya menunggu PKPU,” kata wanita asal Sulawesi tengah tersebut.

Yang pasti, lanjut dia, teknisnya harus memastikan bisa mengawasi objek yang diawasi dengan jelas. Sehingga dapat dipastikan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara bersesuaian dengan peraturan peruu. “Dan menjamin pelayanan terhadap perlindungan hak konstitusional pemilih dan yang dipilih,” pungkasnya. (far)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer