
JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali meminta masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok KPK. Apalagi jika pihak yang mencatut nama komisi antirasuah itu meminta sejumlah uang atau fasilitas tertentu.
Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding menerangkan hingga saat ini KPK tidak memiliki perwakilan di wilayah manapun. Yang ada hanya unit koordinasi wilayah (korwil) pencegahan korupsi. Unit itu sedang melakukan pendampingan dan monitor terhadap upaya-upaya pemerintah daerah dalam menangani pandemi Covid-19.
"Jika ada lembaga yang memiliki nama mirip dengan KPK yang mengaku sebagai perwakilan KPK serta bertindak untuk dan atas nama KPK, kami pastikan lembaga tersebut tidak memiliki hubungan kerja sama dengan KPK," kata Ipi, kemarin (11/5).
Terkait kerja korwil pencegahan itu, KPK mengindentifikasi sekurangnya ada 4 titik rawan dalam penanganan Covid-19. Yaitu terkait refocusing dan realokasi anggaran. Baik dari APBN maupun APBD, pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan filantropi dan sumbangan pihak ketiga, hingga penyelenggaraan bantuan sosial (jaring pengaman sosial).
KPK telah menerbitkan surat edaran terkait hal tersebut. Komisi antirasuah bersama-sama perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), juga turut mengawasi keempat titik rawan itu.
"Jika terjadi penyimpangan dalam penyaluran bansos, agar disampaikan melalui saluran resmi yang disediakan kementerian/lembaga dan pemda," ungkap Ipi. KPK meminta masyarakat untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum jika ada indikasi oknum yang meminta uang dengan cara mencatut nama KPK. (tyo)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

