Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Aktivitas Warga Dilonggarkan, Skenario Pemulihan Ekonomi Disiapkan

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
ilustrasi
ilustrasi

JAKARTA– Pemerintah mulai menyiapkan skenario pemulihan ekonomi khususnya di sektor ketenagakerjaan. Mitigasi penyakit harus dijalankan bersamaan dengan mitigasi ekonomi. Agar orang yang terkena PHK tidak terus-menerus bertambah. Karena akan menyulitkan perekonomian masyarakat di level mikro.


Advertisement

“Ini masih dalam bentuk kajian. Presiden telah menugaskan gugus tugas untuk melibatkan sejumlah pakar,” terang Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo usai rapat terbatas secara virtual bersama Presiden Joko Widodo.

Pegangan utamanya adalah skenario bahwa Covid-19 tidak bisa dinyatakan selesai sebelum vaksin tersedia. Maka, masyarakat harus paham berbagai risiko yang ada. Siapa saja yang berpotensi terpapar, siapa saja kelompok rentan, dan siapa yang diperkirakan mampu bertahan dalam pandemi.

Risiko terpapar Covid-19 bagi orang berusia 60 tahun ke atas mencapai 45 persen. Kemudian, orang usia 46-59 dengan penyakit komorbid memiliki risiko terpapar 40 persen. Bila kelompok rentan itu bisa dilindungi secara maksimal, maka bisa dikatakan sebagian besar warga telah terlindungi.

Advertisement

Kelompok 45 tahun ke bawah tidak dimasukkan hitungan kelompok rentan. Karena sebagian besar dari mereka secara fisik sehat. “Rata-rata kalau toh mereka terpapar, mereka belum tentu sakit. Mereka tidak ada gejala,” lanjutnya. Karena itu, kelompok tersebut akan diberikan ruang untuk bisa beraktivitas lebih banyak. Sehingga potensi terkapar secara ekonomi karena PHK bisa dikurangi.

Masyarakat yang terdampak secara ekonomi akan kehilangan pendapatan, sehingga tidak mampu melaksanakan aktivitas konsumsi yang berkualitas. Jangan sampai masyarakat mendapatkan dua risiko, terpapar Covid-19 dan terkapar ekonomi akibat PHK.

Upaya serupa juga sedang dilakukan oleh berbagai negara untuk memastikan warganya tidak terdampak terlalu dalam secara ekonomi. Yang terpenting, protokol kesehatan yang berlaku saat ini harus dibiasakan dan dijadikan perilaku yang normal untuk seterusnya. Minimal sampai seluruh dunia sudah dinyatakan kebal terhadap Covid-19. Mulai jaga jarak, mengenakan masker, cuci tangan sesering mungkin, dan membiasakan pola hidup sehat.

Advertisement

Pemerintah memastikan tunjangan hari raya (THR) bagi para PNS, TNI, Polri, dan pensiunan akan cair dalam waktu dekat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, pencairan THR tersebut dilakukan sebelum 15 Mei 2020.

“Peraturan Pemerintah (PP) THR sudah dikeluarkan. Sudah ditandatangani Pak Presiden. PMK (Peraturan Menteri Keuangan) juga akan keluar. Kami saat ini sedang menyiapkan satuan kerja untuk eksekusi THR dan diharapkan serentak paling lambat adalah pada Jumat (15/5),” ujarnya melalui video conference di Jakarta, kemarin (11/5).

Dia memerinci, pemerintah menyiapkan anggaran untuk pencairan THR senilai Rp 29,38 triliun. Jumlah itu terdiri dari THR untuk ASN pada pemerintah pusat, TNI, dan Polri Rp 6,77 triliun, pensiunan Rp 8,7 triliun, serta ASN di pemerintah daerah sekitar Rp 13,89 triliun.

Untuk diketahui, nilai anggaran itu juga telah mengalami penghematan hingga Rp 5,5 triliun. Penghematan itu dilakukan karena pemerintah sedang berhemat dan tak mengucurkan THR untuk presiden, wakil presiden, pejabat negara, hingga anggota DPR dan MPR.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, penerima THR tahun ini hanya akan diberikan kepada seluruh ASN, TNI, Polri, pensiunan, dan pegawai pelaksana setara Eselon 3 ke bawah. “Artinya pejabat Eselon 1 dan 2 atau fungsional setara dengan Eselon 1 dan 2 serta pejabat negara tidak mendapatkan THR,” imbuhnya.

Dia berharap, pencairan THR itu diharapkan bisa mendorong konsumsi dan daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang tak kunjung rampung. Untuk diketahui, selama kuartal I 2020, pertumbuhan ekonomi hanya 2,97 persen. Sementara itu, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 2,84 persen.

Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,02 persen. Tren yang terjadi sebelumnya pun konsumsi rumah tangga bisa tumbuh di kisaran level 5 persen. Tertekannya konsumsi itu bisa menjadi lebih parah bila kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terus diperluas.

Saking tertekannya ekonomi nasional, Ani­--sapaan akrab Sri Mulyani--menyebut dampak Covid-19 lebih parah jika dibandingkan krisis yang terjadi pada 2008-2009. Kala itu, terjadi krisis keuangan global yang disebabkan oleh subprime mortgage di Amerika Serikat (AS). Ekonomi Indonesia terpukul karena dari sisi permintaan ikut tertekan perdagangan global yang runtuh saat itu.

Ani menjelaskan, kini RI harus menghadapi kenyataan hilangnya arus modal asing dari pasar keuangan dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan saat krisis tahun 2008 dan 2013.

Dia memerinci, arus modal keluar dari pasar keuangan RI mencapai Rp 145,28 triliun sepanjang triwulan I 2020 karena dampak Covid-19. “Arus modal keluar tersebut jauh lebih besar dibandingkan periode krisis keuangan 2008 dan taper tantrum 2013,” tambahnya.

Ani menjelaskan, saat krisis 2008, modal asing yang keluar dari Indonesia tercatat sebesar Rp 69,69 triliun. Sementara, pada taper tantrum 2013 lalu jumlah modal asing yang keluar mencapai Rp 36 triliun.

Taper tantrum adalah sebutan bagi ambruknya kurs sejumlah negara berkembang yang ditumbulkan karena pengumuman kebijakan moneter bank sentral AS The Federal Reserve. “Itu lebih dari dua kali lipat, magnitude-nya menjadi perhatian KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) yang kemudian menjadi bahan dalam pembahasan pada pertemuan berkala,” jelas Ani.  (dee/byu/JPG/rom/k8)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer