Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perpres Terorisme Dinilai Rancu dan Tumpang Tindih

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
ilustrasi
ilustrasi

JAKARTA– Desakan penolakan terhadap pembahasan dan pengesahan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme terus disuarakan. Salah satunya datang dari ASEAN Intergovernmental Commision on Human Right (AICHR) atau


Advertisement

Komisi Hak Asasi Manusia Antar-Pemerintah ASEAN. Peraturan itu dinilai rancu dan tumpang tindih. Rafendi Djamin, komisioner AICHR mengatakan, TNI mungkin mempunyai niat baik untuk membantu menangani persoalan pertahanan dan keamanan. Apalagi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga memberi ruang kepada tentara untuk terlibat dalam penanggulangan terorisme. Masalahnya, kata dia, banyak pasal dalam draf Perpres tersebut yang rancu, dan berpotensi tumpang tindih. "Bisa bertabrakan dengan badan atau lembaga lain," papar dia. 

Jika dicermati, kata Rafendi, keberadaan perpres tersebut bukan hanya tidak akan mengurangi ancaman atau mencegah dan melakukan pemulihan akibat terorisme secara efektif, tapi justru akan menimbulkan kerancuan di tingkat pelaksanaan. 

Menurut Rafendi, isu seputar pelibatan TNI dalam menangani terorisme pada dasarnya masuk ke dalam dua ranah. Yakni, ranah penegakan hukum dan ranah dalam situasi perang. Ranah penegakan hukum bukan wilayah TNI, yang tugas dan fungsinya lebih ke urusan pertahanan. 

Advertisement

Karena itu, ketika tentara kemudian masuk ke ranah hukum, yang akan terjadi adalah kekacauan di lapangan karena terjadi tumpang tindih peran dengan badan atau lembaga lain. Terutama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). "Yang menurut undang-undang menjadi leading sector dalam pencegahan hingga pemulihan terorisme,” katanya. 

Tumpang tindih dimungkinkan terjadi karena pada dasarnya terorisme adalah objek hukum pidana. Yang bertugas menangani pidana adalah penegak hukum, seperti Polri. Sementara TNI, sejak awal, tidak pernah didesain untuk menjalankan fungsi penegak hukum. 

Tugas mereka, lanjut dia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 adalah menjalankan fungsi pertahanan nasional, yakni menjaga negara dari ancaman militer luar negeri. ”Perpres ini cenderung melampaui kewenangan itu, juga kewenangan yang diatur dalam UU 34 tahun 2004 tentang TNI,” tuturnya. 

Advertisement

Aktivis HAM internasional itu berpendapat, urusan penegakan hukum harus tetap dipegang dalam satu sistem yang disebut criminal justice system, sehingga jangan sampai mengacaukan sistem yang ada. ”Sebab, hal itu akan merugikan negara, karena bertentangan dengan UU TNI itu sendiri,” ujarnya. 

Selain itu, perpres juga akan mengikis kewenangan konsultatif DPR dan kewenangan presiden untuk mengeluarkan Keputusan Presiden terkait pelibatan TNI dalam operasi militer selain perang. Hal itu akan mengancam sistem check and balances dalam birokrasi pengerahan kekuatan pertahanan. 

Untuk itu, pria asal Minang itu ikut menolak Perpres tersebut. Sebab, jika perpres dibuat sebagai turunan dari Pasal 431 UU Pemberantasan Tindak Pidana Teorisme, maka semestinya lebih memuat pasal-pasal dan merincikan ancaman terorisme seperti apa. 

Willy Aditya, anggota Komisi I DPR RI mengatakan, pihaknya akan mengawasi dan mengkaji perpres yang diterbitkan presiden. Selain itu, komisinya juga akan melihat bagaimana perpres itu diterjemahkan secara detail oleh peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Panglima TNI. 

Politikus Partai Nasdem itu mengatakan, DPR akan membentuk tim khusus pelaksanaan pasal pengawasan penanggulangan terorisme. "Jadi, assessment dari DPR bersifat otomatis karena merupakan amanat Undang-Undang," terangnya. (lum)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer