Perpanjang Pendaftaran Calon Komisi Yudisial, Siapkan Dua Opsi Tes

JAKARTA -- Komisi Yudisial memperpanjang masa pendaftaran calon komisionernya hingga Juni. Hal ini dipengaruhi kondisi akibat pandemi. Mengantisipasi kondisi yang mungkin berubah, panitia seleksi (pansel) juga mempersiapkan dua opsi prosedur tes ke depannya.
Ketua Pansel Pemilihan Calon Anggota KY Maruarar Siahaan mengungkapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menghambat proses pendaftaran. Peserta kesulitan mengurus dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan. "Misalnya banyak kelengkapan surat yang disyaratkan sulit diperoleh karena lembaga dan kantor yang mengrus itu sedang fokus pandemi," jelas Maruarar (28/5).
Pendaftaran yang tadinya dibatasi hingga 15 Mei 2020, kini diperpanjang hingga 12 Juni 2020 mendatang. Sejauh ini, sudah ada 97 calon yang mendaftarkan diri. Pansel berharap jumlah tersebut bisa bertambah hingga memenuhi kuota yang tersedia. Nantinya pansel akan menyeleksi calon untuk mengisi tujuh kursi anggota KY, termasuk ketua dan wakil ketua.
Maruarar melanjutkan, pansel menyusun dua opsi untuk proses seleksi calon anggota KY ini. Pelaksanaannya menyesuaikan situasi. Dia menegaskan bahwa perpanjangan tidak akan diberlakukan lagi dan seleksi tertulis akan dilaksanakan pada 22 Juni mendatang. "Kita belum tahu new normal akan seperti apa, sehingga kita antisipasi adanya online written test (tes tertulis online) yang bisa dipertanggungjawabkan," jelasnya.
Dari antara 97 orang tersebut, terdapat tiga pendaftar yang merupakan pejabat incumbent. Antara lain Sukma Violetta, Joko Sasmito, dan Sumartoyo. Kemudian ada pula nama sosok yang pernah menduduki jabatan sebagai anggota komisioner KY yakni Taufiqurrahman Syahuri, yang aktif pada periode 2010-2015.
Anggota pansel Edward Omar Sharif menambahkan, kriteria yang ditekankan untuk calon komisioner ini tidak berbeda jauh dengan yang diumumkan pada awal pembukaan pendaftaran Maret lalu. Yang terpenting adalah komisioner yang baru nanti bisa inovatif. Terutama dalam menjawab tantangan dalam hubungan antara KY dengan para hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung.
"Mencari cara yang elegan supaya tetap ada independensi kehakiman tetapi di sisi lain KY juga memiliki kewenangan pengawasan yang lebih soal etika hakim," jelasnya. (deb)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

