
JAKARTA - Pelaksanaan Pilkada di masa pandemi dinilai bisa memberi dampak positif terhadap upaya penanganan COVID-19. Khususnya di daerah yang menggelar kontestasi. Pasalnya, ada kans petahana bekerja all out untuk menyelamatkan nasibnya.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik Piliang mengatakan, hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan pihaknya mengusulkan Pilkada tetap digelar tahun 2020. "Momentum memaksa kepala daerah dalam tanda kutip untuk memiliki kontribusi lebih," ujarnya, (31/5).
Akmal menjelaskan, anggapan yang menilai petahana diuntungkan dengan Pilkada di masa pandemi tidak sepenuhnya tepat. Sebab, isu COVID-19 juga bisa menjadi bumerang jika tidak ditangani dengan baik.
Di Pilkada tahun ini, lanjut dia, jumlah petahana yang berpotensi maju kembali cukup besar. Untuk kepala daerah baik gubernur, bupati walikota berjumlah 207 orang. Sementara di posisi wakil, ada 245 orang yang punya kans di tiga level tersebut. Asumsi itu didasarkan pada masa jabatannya yang baru satu periode.
Akmal meyakini, bagi petahana yang berencana maju lagi, baik untuk menuduki posisi lamamya maupun naik level, penanganan covid menjadi pertaruhan. Sebab diakuinya, yang ditakuti kepala daerah saat ini bukan Kementerian Dalam Negeri, tapi aparat penegak hukum dan citranya di mata pemilih.
"Bagi mereka yang gagal menangani persoalan covid, bisa jadi efek yang tidak baik. Mereka akan berbuat apa saja agar dipercaya masyarakat." kata sosok yang pernah menjabat Kepala Desa Barangan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat itu.
Meski demikian, Akmal menegaskan hal itu bukan berarti mempolitisasi pandemi. Dia mengajak untuk melihat dari sisi positifnya. "Pilkada 2020 juga bagian dari ikhtiar mendorong pemda dan masyarakat bersama memerangi COVID," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, banyaknya petahana memberi dampak lain. Yakni penyalahgunaan kekuasaan seperti politisasi bansos. Dia berharap, Kemendagri bisa mengambil peran yang berada di luar kewenangan Bawaslu dalam menertibkan dugaan pelanggaran oleh petahana.
"Jangan sampai lempar aturan (menyebut) ini kan Pemilu jadi ya harusnya Bawaslu Saya harap jangan begitu lagi," ujarnya. Diakuinya, dalam penanganan 23 kasus dugaan politisasi bansos yang ditanganinya, pihaknya terkendala ketentuan akibat tahapan tertunda.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat menilai kebijakan Pilkada di masa pandemi menguntungkan petahana. Dengan pelaksanaannya yang serba terbatas, penantang relatif sulit menjangkau pemilihnya. Sementara petahana bisa bersosialisasi berkedok program. (far)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

