Desak Usut Teror Diskusi UGM, Komnas HAM Khawatir Hal Serupa Terulang

JAKARTA– Aksi teror yang berujung pembatalan diskusi akademik di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) terus-menerus menjadi sorotan. Hal tersebut dinilai bertentangan dengan hak atas kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi.
Direktur Eksekutif SETARA Institute Ismail Hasani menyebut, aksi teror tersebut sudah masuk kategori persekusi. Bukan hanya dalam perspektif demokrasi, tapi juga akademik. ”Ini bentuk penghancuran literasi dan ilmu pengetahuan yang berdampak buruk pada kualitas demokrasi,” ujarnya, (31/5).
Ismail menjelaskan, diskusi merupakan ajang pertukaran gagasan sekaligus sarana untuk memahami suatu kondisi lebih dalam dari beragam perspektif. Hal yang lumrah dalam tradisi akademik. ”Cara ini sarana literasi bagi akademisi secara khusus maupun masyarakat agar tidak menelan suatu narasi peristiwa secara mentah-mentah,” imbuhnya.
Meski pemerintah menegaskan tidak terlibat dalam aksi tersebut, Ismail mendesak negara tidak membiarkan persekusi tersebut. Oleh sebab itu, negara melalui aparatnya perlu mengusut. Sikap proaktif negara diperlukan untuk menunjukkan bahwa elemen negara atau organ lain yang disponsori negara tidak berada di balik peristiwa persekusi.
”Jika tidak mengambil langkah solutif, pemerintah bisa dianggap menikmati seluruh tindakan persekusi dan sikap koersif warga,” tuturnya. Berdasarkan catatan SETARA Institute sendiri, tindakan persekusi atas kebebasan berpendapat kali ini bukanlah yang pertama terjadi di era Jokowi. Indeks HAM yang dirilis SETARA Institute (2019) menunjukkan bahwa skor untuk kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat selama pemerintahan Jokowi (2014-2019) hanya 1,9 dengan skala 1-7. Sementara rata-rata skor untuk 11 variabel HAM yang dievaluasi adalah 3,2.
Rendahnya skor untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat ini didukung data pelanggaran yang serius. Seperti 204 peristiwa kriminalisasi individu, pemblokiran 32 media online, 961.456 pemblokiran situs internet dan akun media sosial, 7 pembubaran diskusi, pelarangan buku, dan penggunaan delik makar yang tidak akuntabel untuk menjerat sekurang-kurangnya 7 warga negara.
Dia menilai, klaim ketakutan terhadap potensi makar melalui diskusi tidak berdasar dan tidak sepatutnya menjadi pembenaran praktik pembungkaman. Ismail menegaskan, proses yang terjadi di mimbar akademik merupakan proses literasi yang harus dihidupkan. ”Kepentingan politis tidak patut menodai proses yang dilakukan atas nama ilmu pengetahuan,” pungkasnya.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD sudah buka suara atas ancaman terhadap panitia maupun penyelenggara diskusi UGM tersebut. Dia juga menyayangkan tindakan itu. ”Kami sayangkan juga tuh di UGM mau ada seminar kemudian tiba-tiba tidak jadi karena lalu ada isu makar,” ungkap Mahfud.
Dengan tegas mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan teror terhadap panitia maupun narasumber diskusi itu bisa dilaporkan kepada aparat keamanan. ”Kalau ada orangnya laporkan ke saya. Saya nanti yang akan menyelesaikan,” imbuhnya. Dia menyebut, dirinya sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak. Baik UGM maupun aparat keamanan.
Informasi yang diterima oleh Mahfud menyatakan, aparat keamanan tidak melarang diskusi itu. Pun demikian pihak universitas. Panitia maupun pengisi diskusi urung melaksanakan diskusi lantaran kadung ada teror. Karena itu, dia juga turut mendorong yang aksi teror itu dilaporkan kepada penegak hukum. ”Yang diteror perlu melapor kepada aparat dan aparat wajib mengusut siapa pelakunya,” tegasnya.
Diskusi Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan, lanjut Mahfud, sah-sah saja. Pemerintah juga tidak menyoal diskusi tersebut. ”Menurut saya tidak apa-apa, tidak perlu dilarang,” tuturnya. Sebab, menurut dia konstitusi menyebut, presiden bisa diberhentikan. ”Tapi, alasan hukumnya liminatitif. Ada lima jenis pelanggaran dan satu keadaan tertentu yang bisa menjadi alasan,” tambahnya.
Mahfu pun membeber alasan-alasan itu. Pertama, jika presiden terlibat korupsi, kedua apabila presiden terlibat penyuapan, ketiga pengkhianatan terhadap negara atau ideologi negara, keempat melakukan tindak kejahatan dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun, dan kelima melakukan perbuatan tercela. Khusus yang terakhir masih perlu diatur oleh undang-undang.
Di luar alasan-alasan itu, presiden tidak bisa diberhentikan begitu saja dari jabatannya. ”Tak bisa serta-merta berteriak menjatuhkan presiden hanya karena kebijakan terkait Covid-19,” imbuhnya. Namun demikian, Mahfud kembali menyampaikan bahwa diskusi yang hendak dilaksanakan UGM bukan pelanggaran hukum. Sehingga tidak bisa dilarang. Dia bahkan menyebut kenal dengan nara sumber yang akan mengisi diskusi itu.
Nimatul Huda, kata Mahfud, merupakan profesor hukum tata negara yang dibimbing langsung oleh dirinya. ”Saya tahu orangnya tidak subversif. Jadi, tak mungkin menggiring ke pemakzulan (presiden) secara inkonstitusional,” imbuh Mahfud. Pejabat yang pernah bertugas sebagai menteri pertahanan (menhan) itu yakin Nimatul pasti akan menyampaikan materi yang berdasar pada konstitusi.
Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab juga menyatakan bahwa ancaman dan teror yang ditujukkan kepada panitia maupun pengisi diskusi tersebut harus diproses. Aparta, kata dia, wajib bertindak. Polisi harus ungkap dan tangkap pelaku teror,” pintanya. Jika teror itu didiamkan, bukan tidak mungkin akan kembali terjadi. ”Karena itu tidak boleh didiamkan. Jika didiamkan akan terus berulang,” lanjut dia. (far/syn/tyo)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

