
JAKARTA– Kejelasan terkait sumber dana tambahan untuk pelaksanaan Pilkada 2020 akan dibahas hari ini (3/6). Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri bersama penyelenggara pemilu dijadwalkan melakukan rapat bersama pengambilan keputusan.
“Jadi kami besok akan rapat lagi mengundang Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk membahas rasionalisasi anggaran,” ujar Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dalam diskusi, kemarin (2/6). Sebelumnya, KPU berharap ada kejelasan mengingat tahapan akan dijalankan dua pekan lagi.
Doli menjelaskan, pihaknya sudah meminta KPU untuk mendetailkan kebutuhan anggaran masing-masing tahapan. Pasalnya, usulan anggaran Rp 535,9 miliar yang disampaikan sebelumnya bersifat gelontoran. Dengan dirinci di masing-masing tahapan, kebutuhan riil akan bisa terlihat.
Dengan cara itu, lanjut dia, akan terlihat juga tahapan mana yang teknisnya bisa dilakukan efisiensi. Nantinya, hasil efisiensi diharapkan bisa dialokasikan ke kebutuhan protokol kesehatan. Sehingga bisa menekan kebutuhan tambahan. “Saya kira pasti ada tahapan yang juga terjadi efisiensi, yang kemudian nanti bisa disubsidi ada tahapan yang membutuhkan anggaran,” imbuhnya.
Selain itu, lanjut dia, alokasi kebutuhan protokol kesehatan juga perlu menjajaki cara-cara lain. Misalnya dengan menjalin koordinasi dengan gugus tugas, baik di level nasional maupun daerah. Berdasarkan hasil pantauan DPR, gugus tugas memiliki stok alat protokol kesehatan melimpah yang bersumber dari bantuan.
“Kalau memang itu sampai pelaksanaan persiapan pilkada masih banyak stoknya, krn banyak org menyumbang segala macam, kita efisienkan,” tuturnya. Namun untuk kepastiannya, pihaknya akan mendengar dari Mendagri. Seperti diketahui, kemarin pemerintah juga melakukan rapat internal terkait persiapan Pilkada termasuk soal anggarannya.
Sementara itu, Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, alokasi anggaran yang dibutuhkan jajarannya masih digogok. Hingga kemarin, pihaknya belum menyelesaikan angka finalnya. “Sedang dirapihkan,” ujarnya.
Dia menjelaskan, jumlah yang disampaikan sebelumnya dipastikan mengalami perubahan. Selain hasil dari evaluasi KPU RI, pihaknya juga menerima banyak masukan dari jajaran KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Angkanya kemungkinan akan disampaikan dalam RDP siang ini.
Hal senada juga dilakukan Bawaslu. Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, hingga kamarin sore, penghitungan masih berlangsung. "Masih dihitung, belum selesai," pungkasnya.(far)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

