
JAKARTA– Kasus dugaan pelanggaran maladministrasi terkait pemecatan Evi Novida Ginting Manik dari jabatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dinyatakan ditutup. Keputusan tersebut diambil Ombudsman RI setelah Dewan Kehormatan Penyelangga Pemilu (DKPP) sebagai terlapor dinilai tidak menunjukkan sikap kooperatif saat menjalani prosesnya.
Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala mengatakan, pihaknya menindaklanjuti laporan Evi karena menilai ada unsur dugaan maladministrasi. Seperti putusan yang tidak memenuhi kuorum, hingga tidak dimintainya keterangan langsung dari Evi maupun pelapornya.
Namun untuk sampai pada kesimpulan tersebut, pihaknya membutuhkan klarifikasi dari DKPP sebagai terlapor. Sayangnya, dari beberapa kali permintaan keterangan, DKPP tidak memberikan jawaban yang sesuai. Dalam catatan Ombudsman, sudah dua kali permohonan disampaikan. Baik klarifikasi langsung secara daring maupun secara tertulis.“DKPP belum memberikan keterangan yang jelas,” ujarnya kemarin (2/6).
Pihaknya hanya mendapat surat bernomor 045/K.DKPP/SEt-04/IV/2020 yang menyatakan DKPP tidak dapat menjelaskan kembali perkara yang sudah diputuskan. Ombudsman menilai, jawaban tersebut belum menyentuh substansi yang dipersoalkan.
"DKPP selalu berdalih dan berlindung pada Pasal 112 ayat (2) UU Penyelenggara Pemilu di mana putusan DKPP bersifat final dan mengikat," imbuhnya.
Penutupan kasus sendiri, lanjut dia, juga diputuskan karena kasus tersebut prosesnya sudah berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta melalui gugatan nomor: 82/G/2020/PTUN.JKT. Sebagaimana ketentuan, Ombudsman tidak bisa melanjutkan kasus yang sudah masuk peradilan.
Adrianus sendiri menyayangkan sikap DKPP yang tidak kooperatif. Sebagai sesama lembaga negara yang memiliki tugas konstitusional, dia berharap semua lembaga saling menghargai. Dia berharap, ke depannya tidak lagi terjadi hal tersebut. “Apalagi kita akan menghadapi Pilkada 2020,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DKPP RI Muhammad membantah pihaknya tidak kooperatif. Dia menilai, surat 045/K.DKPP/SEt-04/IV/2020 yang diajukan sebagai jawaban tertulis. “Sudah ditandatangani langsung oleh Ketua DKPP RI,” ujarnya. Terkait jawaban yang dinilai belum sesuai harapan, pria asal Makassar itu menilai sudah proporsional. “DKPP merasa cukup,” pungkasnya. (far)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

