Potongan Gaji Pekerja untuk Iuran Kembali Bertambah, Kini Ada Tapera

JAKARTA– Potongan gaji pekerja untuk membayar iuran bertambah. Tidak hanya BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek, kini pekerja juga harus membayar iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Tapera menjadi sarana bagi para pekerja untuk memiliki rumah tinggal sendiri dan sifatnya wajib bagi seluruh pekerja.
Kewajiban itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat yang baru saja terbit. Dalam penjelasannya, Tapera adalah kegiatan menghimpun dana masyarakat untuk menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi para peserta.
Tapera disiapkan sebagai salah satu alternatif sumber dana murah jangka panjang dalam rangka pembiayaan perumahan. Sehingga, mereka yang belum memiliki rumah berkesempatan pula untuk segera memiliki hunian sendiri. Selain itu juga bisa untuk pembangunan dan perbaikan rumah.
Tapera bersifat wajib bagi pekerja yang penghasilannya minimal setara upah minimum. Mulai dari ASN, TNI/Polri, pejabat negara, pekerja di BUMN/BUMD dan BUMDes, hingga pekerja swasta. termasuk juga calon PNS, prajurit siswa TNI, dan pekerja jenis lain yang menerima upah. Pemberi kerja wajib mendaftarkan seluruh pegawainya yang memenuhi syarat upah minimum itu.
Iurannya ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji. Dengan perincian 2,5 persen dipotong dari gaji bulanan pekerja dan sisanya 0,5 persen ditanggung perusahaan. Dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran simpanan akan diatur secara teknis oleh masing-masing kementerian. Seperti Kemenkeu, Kemenakertrans, Kementerian BUMN, Kementerian desa, hingga pemda khusus untuk BUMD.
PP tersebut merupakan tindak lanjut dari UU nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera. Benefitnya, pesertabisa diusulkan menjadi peserta prioritas untuk mendapatkan skema pembiayaan perumahan dengan suku bunga terjangkau. Baik untuk pemilikan, pembangunan, maupun perbaikan rumah.
Namun, untuk mendapatkan pembiayaan itu ada syaratnya. Yakni, mereka yang menjadi peserta selama minimal 12 bulan, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, belum memiliki rumah, atau pekerja akan menggunakannya untuk pembiayaan pemilikan, pembangunan, atau perbaikan rumah pertama.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah mengatakan untuk kalangan ASN tabungan perumahan itu sudah lama ada. Namun sebagai seorang ASN, dia sampai sekarang tidak mengetahui saldo tabungan perumahan yang setiap bulan memotong penghasilannya. ’’Artinya transparansi itu titik poin pemerintah dalam menyelenggarakan skema baru Tapera ini,’’ katanya. Dia berharap setiap peserta bisa mengecek saldo tabungan perumahannya masing-masing.
Tabungan perumahan yang selama ini berlaku adalah, lembaga pengelola tabungan menyediakan pilihan pemberian uang muka pembelian rumah. Kemudian tabungan perumahan itu digunakan untuk melunasi pinjaman uang muka pembelian rumah tadi.
Dia khawatir dengan skema yang berlaku sekarang, setelah pekerja itu pensiun, dia masih memiliki hutang ke BP Tapera. Sehingga uang pensiunnya berkurang karena masih memiliki tanggungan pinjaman ke BP Tapera. Kondisi ini sangat mungkin terjadi karena uang tabungan Tapera sangat sedikit. Sementara harga rumah sudah mahal sekali.
Lina mengatakan upaya pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada para pekerja patut diapresiasi. Tetapi dia berharap iuran-iuran untuk kesejahteraan itu dijadikan satu saja. Tidak perlu dipisah-pisah. Dia mengatakan saat ini ada BP Jamsostek untuk pensiun dan hari tua para pekerja. Sementara bagi PNS ada Taspen juga untuk tunjangan pensiun. Kemudian sekarang ada Tapera.
Dia juga mengatakan ketentuan Tapera harus fleksibel. Para pekerja yang sudah memiliki rumah, tidak diwajibkan ikut program Tapera ini. ’’Misalnya dengan membuat pernyataan tertulis,’’ jelasnya. Lina sendiri selama ini tidak pernah mengambil manfaat tabungan perumahannya. Karena sudah memiliki rumah sebelum diangkat menjadi PNS.
Sementara itu, menanggapi tentang mulai berjalannya Tapera, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengatakan bahwa pihaknya masih banyak memberikan catatan mengenai program pemerintah tersebut. Shinta menegaskan bahwa pihaknya berharap agar pemerintah dapat mengoptimalkan sumber dana jangka panjang yang sudah ada untuk memfasilitasi dana perumahan, seperti misalnya BPJS Ketenagakerjaan. ”Kami rasa kami tetap konsisten bahwa Tapera tidak diperlukan. Kita maunya mengoptimalkan jaminan hari tua BPJS TK karena sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) untuk dana perumahan pekerja,” ujarnya.
Shinta menilai bahwa sasaran Tapera kurang lebih sama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang membidik pekerja formal. Ditambah lagi, di dalam BPJS Ketenagakerjaan sendiri menurut Shinta sudah terdapat dana jangka panjang yang bisa dimanfaatkan. ”Fasilitas perumahan melalui perbankan yang disediakan di BPJS Ketenagakerjaan belum sepenuhnya dimanfaatkan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi, ada potensi resistensi dari pengusaha dan pekerja yang keberatan dengan potongan tambahan 3 persen,” pungkasnya. (byu/wan/agf)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

