Imbangi Pengurangan Tatap Muka, Baliho-Spanduk Pilkada Akan diperbanyak

JAKARTA- Suasana jalanan di 270 daerah peserta Pilkada 2020 nampaknya akan lebih ramai dengan baliho ataupun spanduk pasangan calon pada masa kampanye nanti. Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merencanakan untuk melonggarkan penggunaan alat peraga kampanye pada pilkada yang digelar di musim pandemi tersebut.
Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, penambahan kuota alat peraga dilakukan untuk menciptakan keseimbangan. Pasalnya, dalam kampanye pilkada 2020 nanti, kegiatan yang sifatnya tatap muka atau pertemuan besar akan dikurangi. Sebagai gantinya, visual perlu ditambah.
"Ada beberapa aspek lain yang kita kurangi, maka ada beberapa aspek lain yang kita longgarkan," ujarnya dalam diskusi virtual kemarin (10/6). Dengan demikian, harapannya publik tetap mendapat kesempatan mengenal calon dengan cara yang lain.
Penambahan kuota alat peraga sendiri diberikan kepada peserta pilkada atau pasangan calon. Dia menjelaskan, selama ini, peserta diberi kuota untuk memproduksi alat peraga sebanyak 100 -150 persen dari jumlah yang disediakan KPU. "Ini ada kemungkinan kami longgarkan," tuturnya.
Dia meyakini, alat peraga masih cukup efektif sebagai sarana kampanye. Berdasarkan riset yang didapat KPU, alat peraga memberi kontribusi besar pada pengetahuan dan pengenalan Pemilihan pada paslon.
Dalam draf Peraturan KPU (PKPU) sendiri, sejumlah ketentuan dalam pelaksanaan kampanye diubah. Pram mencontohkan, kehadiran pendukung paslon dalam debat calon dikurangi. "Rencananya jumlah pengunjung dari masing-masing pendukung itu kita hilangkan atau atau kita batasi," lanjut dia.
Dalam draf hal lain yang dikurangi adalah pertemuan terbatas dalam dibatasi 20 orang. Kemudian ada larangan menggelar acara budaya, acara olahraga, hingga kegiatan sosial yang mengumpulkan banyak massa.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri mengajak Pemerintah Daerah bersama penyelenggara pemilu melakukan simulasi pelaksanaan tahapan pilkada dengan protokol Covid-19 sebagai bentuk pendidikan pemilih Dan persiapan tahapan. Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan simulasi-simulasi dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.
"Misalnya buat simulasi pelaksanaan kampanye terbatas dengan protokol covid-19, simulasi pelaksanaan pencoblosan dengan protokol covid -19 dan lain-lain," ujarnya.
Selain itu, dengan adanya simulasi pihak penyelenggara pemilu, masyarakat dan juga unsur TNI dan Polri dapat mengantisipasi dan mengatur strategi bagaimana pelaksanaan Pilkada yang aman. Apalagi, situasi masing-masing daerah berbeda sehingga strateginya mungkin tidak bisa disamakan oleh pusat.
Dengan demikian, terbuka peluang adanya inovasi protokol kesehatan yang diterapkan setelah berkonsultasi dan mendapat pertimbangan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 yang ada pada setiap provinsi dan kabupaten kota, untuk selanjutnya disesuaikan dengan kondisi obyektif daerahnya masing-masing.
“Ada yang padat penduduk, ada yang jarang penduduknya, tingkat suhu, cuaca dan iklim juga patut diperhitungkan," pungkasnya. (far)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

