Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengakses Database Kependudukan Capai 2108, Mendagri Ingatkan Perlindungan

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
Tito K
Tito K

JAKARTA – Jumlah lembaga yang dapat mengakses database kependudukan terus meningkat. Kemarin (11/6), Menteri Dalam Negeri memberikan akses kepada 13 lembaga baru. Yakni 10 lembaga lembaga keuangan, dua lembaga kesehatan, dan satu lembaga sosial. Dengan demikian, jumlah lembaga yang mendapat akses sudah mencapai 2108.


Advertisement

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, perluasan akses diberikan untuk mendorong pemanfaatan data kependudukan. Dengan adanya akses data, proses verifikasi data bagi lembaga diharapkan bisa semakin cepat. “Tujuannya adalah mendorong pembangunan nasional,” kata Mendagri saat melakukan penandatanganan secara virtual, kemarin (11/6).

Meski demikian, Tito menekankan agar pemanfaatan dalam penggunaannya tetap menghormati hak-hak privasi warga negara serta tidak disalahgunakan. “Karena data kependudukan itu merupakan data yang sangat privasi dalam sistem negara kita yang demokratis saat ini,” imbuhnya.

Selain itu, Tito juga meminta Sistem pengamanan dalam proses verifikasi pemanfaatan data kependudukan diperketat. Termasuk juga memperkuat moralitas personel guna menghindari penyalahgunaan data. Baik yang ada di Dukcapil maupun lembaga pengguna.

Advertisement

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh juga mengingatkan para lembaga pengguna data kepandudukan harus digunakan sepenuhnya untuk pelayanan publik. Terlebih, di dalam kerjasama disebutkan kewajiban taat pada empat perundangan yakni UU Nomor 23 tahun 2006, UU Nomor 24 Tahun 2013, PP Nomor 40 Tahun 2019 dan Permendagri 102. Dengan demikian, ada implikasi hukum.

Dia menambahkan, tak sembarang lembaga dapat mengajukan untuk melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan. Di mana ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, termasuk legalitas perusahaan, untuk keuangan harua rekomendasi dan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, dan lain sebagainya yang diatur dalam undang-undang.

Dengan demikian, setiap lembaga yang telah bekerjasama, wajib untuk taat sepenuhnya pada perintah undang-undang pula. “Setiap lembaga pengguna wajib memberikan perlindungan dan menjaga kerahasiaan data dan dokumen kependudukan yang diakses oleh berbagai lembaga tersebut,” ujarnya. (far)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer