Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kemenkes Susun Draft Paket Manfaat JKN

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
Photo
Photo

JAKARTA– Iuran baru BPJS Kesehatan tak membuat lembaga ini lepas dari jerat defisit. Iuran yang mulai naik pada Juli nanti akan tetap membuat BPJS Kesehatan defisit Rp 185 miliar. Hal itu diluar dari dampak Covid-19.


Advertisement

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan bahwa jika tidak ada keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan peraturan presiden (Perpres) 75 tahun 2019, maka lembaganya akan surplus Rp 3,79 triliun. Hal ini menurutnya akan memperbaiki keuangan lembaganya. Namun dengan mengembalikan aturan tersebut pada iuran sebelumnya, maka tahun ini diprediksi BPJS Kesehatan akan defisit Rp 3,9 triliun. ”Ini belum memperhitungkan dampak Covid-19,” ungkapnya.

Menanggapi pembatalan Perpres 75/2019, pemerintah telah mengeluarkan regulasi baru. Perpres 64/2020 diteken dan iuran BPJS Kesehatan pada kelas tertentu naik. Fachmi menyatakan bahwa dengan perpres ini setidaknya bisa membantu alur kas di BPJS Kesehatan. Namun masih ada defisit sebensar Rp 185 miliar.

”Perpres ini (Perpres 64/2020, Red) tujuannya bukan hanya mengatasi defisit,” katanya dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI. Fachmi menambahkan bahwa aturan ini lebih jauh juga akan mengatur hal fundamental terkait lembaganya.  Dia mencontohkan dalam perpres tersebut akan mengatur kebutuhan dasar kesehatan. Hal ini tentu akan memperbaiki ekosistem kesehatan di Tanah Air. BPJS Kesehatan juga optimis bisa membayar rumah sakit yang gagal bayar.

Advertisement

Dengan kenaikan ini, Fachmi mengaku ada tren perubahan kelas. Sekitar 7,54 persen peserta turun kelas. Penurunan sebenarnya terjadi saat Perpres 75/2019 diundang. Namun tren penurunan kelas kepesertaan mulai landai pada Desember tahun lalu. ”Perilaku masyarakat memilih layanan kesehatan,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan bahwa Kemenkes telah menyelesaikan draft paket manfaat sesuai kebutuhan dasar kesehatan. Hal itu berdasar pada kajian akademik kebutuhan dasar kesehatan. ”Paket manfaat sesuai kebutuhan dasar kesehatan, tidak menurunkan manfaat. Namun mengoptimalkan asas manfaat dalam JKN,” ujarnya.

Terawan menambahkan bahwa ada delapan kriteria kebutuhan dasar kesehatan dari naskah akademik. Misalnya saja standardisasi klinis. Pada pelayanan kesehatan memiliki standar model pelayanan seperti apa. ”Konsep ini akan dibahas bersama BPJS sesuai ketersediaan dana,” imbuhnya. (lyn

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer