
JAKARTA- Para menteri Kabinet Indonesia Maju diminta meningkatkan kinerja dalam membantu Presiden Joko Widodo. Mereka harus bekerja keras untuk mewujudkan visi-misi presiden. Sebab, kepuasaan publik terhadap kinerja pemerintah cukup rendah.
Pernyataan itu disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo (11/6). Menurut hasil survei nasional Indikator Politik pada 16-18 Mei lalu, terdapat perbedaan yang cukup tajam antara kepuasaan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi dengan kinerja pemerintah secara umum. Kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi di angka 66,6 persen. Sementara kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah hanya 56,4 persen.
Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo mengatakan, ada gap kepuasaan publik terhadap presiden dengan para pembantunya. Penyebab gap tersebut, kata dia, bisa jadi karena rakyat menilai para pembantu presiden kalah cepat dalam bertindak. "Dibanding presiden yang kerap kali turun ke bawah blusukan langsung ke rakyat,” terang dia.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya berharap seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju perlu meningkatkan kinerja dan menyamakan langkah dalam mewujudkan visi dan misi presiden untuk memberikan kesejahteraan pada rakyat. Masih banyak tantangan dan pekerjaan rumah.
Tidak hanya pemeritah, ujar Bamsoet, kinerja MPR perlu ditingkatkan. Salah satunya memasifkan sosialisasi empat pilar MPR RI secara virtual. "Sebagai jalan keluar atas pandemi Covid-19 yang masih menyelimuti bangsa kita," terang mantan Ketua DPR RI itu saat mengisi sosialisasi empat pilar MPR secara virtual kepada kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di ruang kerjanya (11/6).
Hadir dalam acara itu, Wakil Sekjen PB HMI Aidil Pananrang dan Ketua Bidang Infokom PB HMI Firman Kurniawan. Sedangkan PJ Ketua Umum PB HMI Arya Kharisma Hardi hadir secara virtual dari Lampung dan ratusan kader HMI lainnya.
Menurut Bamsoet, pandemi Covid-19 telah menjadi momen penting bagi setiap negara untuk mencari solusi efektif meningkatkan demokrasi di saat situasi sosial tidak berlangsung normal. Dia mengatakan bahwa masa depan demokrasi Indonesia berada di tangan 64,19 juta jiwa kaum mudanya.
Karena itu, papar dia, kaum muda tak boleh antipati terhadap politik. Kehidupan politiklah yang akhirnya paling menentukan mau dibawa kemana arah bangsa dan negara. "Semakin kuat atau justru semakin hancur berantakan kondisi bangsa, ditentukan kualitas kaum mudanya," pungkasnya. (lum)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

