Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

NPHD Bisa Biayai Protokol Kesehatan Pilkada

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
Photo
Photo

JAKARTA - Pembiayaan kebutuhan protokol kesehatan untuk pelaksanaan Pilkada dapat dibiayai APBD melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Kepastian tersebut didapat usai pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) baru sekaligus merevisi Permendagri 54 tahun 2019 yang menjadi pedoman penyusunan NPHD Pilkada. 


Advertisement

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochammad Ardian Noervianto membenarkan hal tersebut. Dia menyebutkan, ketentuan baru terkait hibah Pilkada diatur dalam Permendagri nomor 41 tahun 2020. 

Sebelumnya, dalam Permendagri 54/2019, kebutuhan protokol kesehatan Pilkada tidak termasuk dalam item barang yang dibiayai APBD melalui NPHD. Sebab, alat pelindung diri sendiri termasuk hal baru yang tidak diperkirakan sebelumnya. 

Permendagri itu sendiri, merupakan respon atas permintaan dari KPU. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pekan lalu, Ketua KPU Arief Budiman meminta revisi Permendagri 54/2019 jika sebagian kebutuhan protokol kesehatan dibiayai APBD. Hal itu untuk mencegah permasalahan hukun di kemudian hari. 

Advertisement

Ardian menjelaskan, usai diterbitkan, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada daerah. "Sosialisasi rencananya pekan ini," ujarnya kepada Jawa Pos, (16/6). 

Ketentuan penggunaan NPHD untuk protokol kesehatan dalam Permendagri 41/2020 diatur dalam dua pasal. Pertama pasal 14 yang mengatur mekanisme perubahan rincian penggunaan dana NPHD. Di situ disebutkan, KPU dan Bawaslu wajib memberitahu kepala daerah jika ada perubahan rincian penggunaan yang disebabkan penyesuaian akibat pandemi COVID-19. 

Kedua adalah pasal 17 yang mengatur jenis-jenis penyesuaian standar kebutuhan barang/jasa dan honorarium untuk protokol kesehatan. Di antaranya alat pelindung diri, santunan bagi penyelenggara, penambahan jumlah tempat pemungutan suara, penyesuaian honorarium penyelenggara dan lainnya yang terkait keselamatan dan perlindungan bagi penyelenggara dan pemilih. 

Advertisement

"Kebutuhan alat pelindung diri dapat diberikan dalam bentuk Hibah barang oleh Pemerintah Daerah atau kementerian/lembaga," bunyi pasal 17 ayat 4. 

Terpisah, Ketua KPU RI Arief Budiman memgatakan, pihaknya masih menunggu proses pencairan suntikan APBN. Sempat dijanjikan Senin (15/6), hingga kemarin KPU belum mendapatkan. 

Sementara soal pembagian pencairan tahap awal sebesar Rp 1,024 triliun, Arief menyebut sudah ada kesepakatan. Dalam rapat yang digelar Senin kemarin, KPU disepakati mendapat alokasi Rp 1 triliun. "0,24 untuk Bawaslu dan DKPP," ujarnya dalam diskusi virtual. 

Dia menjelaskan, anggaran Rp 1 triliun akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sepanjang dua bulan ke depan. "Untuk kebutuhan Juni-Juli itu cukup," imbuhnya. Sementara untuk kebutuhan di bulan Agustus, pihaknya berharap alokasi tahap kedua bisa dicairkan. Baik yang dari APBN maupun yang bersumber dari tambahan APBD. 

Dalam permohohan KPU sendiri, pada tahap 2 atau Agustus jumlah anggaran yang dicairkan Rp 3,286 triliun. Sementara pada tahap 3 atau oktober sebesar Rp 457 miliar. (far)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer