Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BSSN Tegaskan Tak Ada Kebocoran Data Pasien

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
Photo
Photo

JAKARTA– Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merespons kabar informasi penjualan data pribadi pasien Covid-19 lewat forum dark web. Berdasar hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, mereka menyatakan, tidak pernah terjadi akses tidak sah yang berakibat kebocoran data tersebut.


Advertisement

Juru Bicara BSSN Anton Setiyawan menyampaikan, pihaknya bakal terus melakukan langkah terukur untuk memastikan keamanan sistem elektronik di tanah air. Termasuk di antaranya yang terkait penanggulangan wabah virus korona. ”Dalam hal pengamanan data penanganan pandemi Covid-19,” bebernya.

Anton memastikan, BSSN menekankan seluruh instansi yang terlibat dalam penanggulangan Covid-19 menerapkan standar manajemen pengamanan informasi. ”Dan membangun budaya keamanan siber dalam pengelolaan sistem elektronik,” ujarnya. Tidak hanya itu, secara umum, instansinya memproteksi data-data tersebut.

Menurut Anton, pihaknya tidak segan bertindak tegas terhadap siapapun yang melakukan akses tidak sah terhadap sistem elektronik. Dia menyebut, pihak-pihak yang melanggar bisa dijerat memakai pasal  46 ayat 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). ”Dengan hukuman pidana penjara paling lama tujuh tahun,” ujarnya.

Advertisement

Sementara itu Komisi I DPR RI mendesak pemerintah, baik Kominfo, BSSN dan pihak terkait lainnya segera melakukan investigasi dan digital forensik untuk mengungkap kasus itu. "Jika benar, maka pelakunya harus dihukum dengan tegas," terang Sukamta, anggota Komisi I.

Apalagi, kata dia, data yang bocor meliputi nama, NIK hingga hasil tes Covid-19. Derajat kejahatannya dobel. Dia sudah berulang kali mengingatkan pemerintah terkait ketahanan siber,  yaitu sejak aplikasi Zoom diretas dan data pelanggan Tokopedia, serta Bukalapak diduga bocor beberapa waktu lalu.

Ketika semua orang fokus kepada Covid-19, lanjut Sukamta, ada potensi atau celah bagi para penjahat untuk meningkatkan aksi kejahatan sibernya. Data BSSN mencatat adanya kenaikan serangan siber selama pandemi.

Advertisement

Menurut dia, laporan IBM juga menunjukkan secara global terdapat kenaikan serangan siber hingga 6.000 persen dalam tiga bulan terakhir. "Makanya kita jangan sampai lengah. Ketahanan siber harus semakin diperkuat dalam masa pandemi seperti ini," papar dia.

Wakil Ketua Fraksi PKS itu menyatakan, meskipun RUU Perlindungan Data Pribadi dan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber masih akan dibahas di DPR, sejatinya negara sudah memiliki Peraturan Pemerintah Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Sukamta mengatakan, kasus itu juga berpotensi melanggar undang-undang yang mengatur soal kerahasiaan data pasien. Di antaranya, UU RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i bahwa setiap pasien mempunyai hak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya.

Selain itu,  UU No. 36 Tahun 2009 Kesehatan Pasal 57 ayat (1) dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 2 juga mengatur hal yang sama.  "Pada intinya mengatur setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya," ungkap dia.

Dalam aspek peretasan, kata Sukamta, kasus itu juga melanggar UU No.11 Tahun 2008 Jo UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan UU ITE Pasal 30 ayat 3 bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan akses secara ilegal kepada suatu sistem elektronik yang bukan hak dan kewenangannya.

Dia menambahkan,  modus kejahatan itu tidak boleh dibiarkan, agar tidak terulang lagi. Kominfo  juga tidak boleh menganggap sepele, dan menyatakan semua aman-aman saja. Sebab, faktanya di luar ramai membicarakan data Covid-19 yang dijual di pasar gelap.

Politikus PKS itu mengatakan, pemerintah dan pihak swasta harus  melakukan pengecekan dan penguatan ketahanan terhadap website dan aplikasi masing-masing. Sedangkan untuk jangka panjangnya, DPR akan segera membahas dan menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber untuk mengatur masalah itu secara utuh, jelas dan tegas. (lum/syn)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer