Komnas HAM Dorong Pelaku Dugaan Penyiksaan Dalam Tahanan Polsek Ditindak Tegas

JAKARTA - Komisaris Polisi Otniel Siahaan memang sudah dicopot dari jabatan kepala Polsek Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Namun, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai itu belum cukup. Mereka mendorong oknum anggota Polri yang terlibat menyiksa Sarpan dihukum. Karena itu, dugaan tindak pidana penyiksaannya harus diusut sampai tuntas.
Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin Al Rahab memastikan, pihaknya akan mengawal kasus tersebut. "Kami akan monitor langkah-langkah polisi dalam menindak pelaku," terang dia saat diwawancarai Jawa Pos (12/7). Amiruddin menyebut, mencopot kepala polsek lama dan mengganti dengan pejabat baru tidak lantas membikin dugaan tindak pidana penyiksaan terhadap Sarpan selesai. "Kami mau pelaku ditindak secara hukum dan diadili," tegasnya.
Meski tidak ada laporan langsung yang masuk ke Komnas HAM, Amiruddin menilai dugaaan tindak pidana penyiksaan terhadap Sarpan tetap harus dikawal. Sebab, kasus tersebut sudah muncul ke permukaan. "Kan kasusnya sudah terbuka ke publik," ucap dia. Berdasar informasi yang dia terima Sarpan yang diduga disiksa oleh onkum personel Polri di dalam tahanan sudah kelewat batas. Mengingat, dalam kasus itu Sarpan berstatus saksi.
Amiruddin tegas menyatakan bahwa dugaan tindak pidana penyiksaan terhadap Sarpan melawan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1998 tentang Menentang Penyiksaan dan Tindakan Tidak Manusiawi Lainnya. "Berdasar UU tersebut, setiap orang yang melakukan penyiksaan bisa dipidana," kata dia. Terlebih jika dugaan pemaksaan pengakuan demi mendapatkan keterangan saat pemeriksaan Sarpan benar-benar terjadi.
Pria bertubuh tinggi itu menyebutkan, pemaksaan pengakuan untuk mendapatkan keterangan saat pemeriksaan oleh aparat hukum bertentangan dgn norma hak asasi manusia (HAM). Amiruddin juga menegaskan, tindak penyiksaan atau torture tidak bisa ditolerir. Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mesti meratifikasi optional protokal convention againt torture atau OPCAT.
Menurut Amiruddin, itu penting untuk memperkuat implementasi UU nomor 5 tahun 1998. Selain itu, dia menyatakan bahwa Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis harus mengambil sikap. "Menindak pelaku (dugaan) penyiksaan di polsek tersebut secara hukum," harapnya. Tujuannya tidak lain agar tindak penyiksaan dalam tahanan di markas kepolisian tidak terulang lagi. Sehingga tidak akan ada masyarakat yang bernasib seperti Sarpan. (syn/)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

