
JAKARTA– Gugatan terhadap pasal 1 ayat 1 Undang-undang 12 tahun 1951 tentang Senjata Api yang diajukan oleh Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein kandas. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk tidak melanjutkan perkara ke tahap persidangan selanjutnya karena gugatan dinilai kabur.
Ketua MK Anwar Usman mengatakan, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan 13 Mei 2020 lalu, Panel Hakim telah meminta Pemohon memperbaiki dan memperjelas permohonan selambat-lambatnya 26 Mei 2020. Pemohon sendiritelah melakukan perbaikan pada 26 Mei 2020 dan diperiksa dalam sidang perbaikan pada 15 Juni 2020.
“Pemohon dalam perbaikan permohonannya menguraikan dengan sistematika: Judul, Identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan Permohonan, dan Petitum,” ujarnya saat membacakan putusan, kemarin (22/7).
Meskipun format permohonan telah diperbaiki, namun setelah diperiksa MK menilai masih tidak jelas. Pemohon tidak dapat menguraikan secara spesifik hubungan kausalitas berlakunya pasal dengan kerugian Pemohon. Dalam argumentasi mengenai kedudukan hukum, Pemohon hanya menguraikan kasus konkret yang tidak ada relevansinya dengan norma yang diajukan.
“Seperti permasalahan dugaan pembocoran isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dugaan pelanggaran hak Pemohon dalam melakukan demonstrasi, hingga argumentasi belum disahkannya norma UU 12/drt/1951 oleh DPR,” tuturnya.
Selain itu, dalam alasan permohonan, Pemohon tidak menyampaikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal diuji dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945. “Permohonan lebih banyak menguraikan kasus konkret yang dialami Pemohon tanpa adanya argumentasi yang jelas mengenai pertentangan norma,” jelasnya.
Terlebih lagi, pada perbaikan permohonan terdapat pula ketidakjelasan mengenai norma yang disebutkan dalam Petitum. Walaupun dalam persidangan 15 Juni 2020, Pemohon telah menyampaikan perbaikan terhadap petitum, namun menurut Mahkamah telah melewati tenggang waktu perbaikan 26 Mei 2020. Sehingga Mahkamah hanya mempertimbangkan berkas permohonan yang diperbaiki sebelum tenggat tersebut.
“Jikapun renvoi tersebut dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagai perbaikan permohonan, tetap tidak dapat memperjelas uraian permohonan baik mengenai uraian kerugian konstitusional maupun alasan permohonan,” ungkapnya.
Dengan demikian, Mahkamah sulit memahami alasan permohonan. Oleh karena ketidakjelasan dimaksud, Mahkamah mengaku sulit untuk menentukan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak. “Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, permohonan tetap kabur,” kata dia.
Sebelumnya, Kivlan menilai Pasal 1 ayat (1) UU Senpi inkonstitusional. Substansi pasal tersebut mengatur hukuman bagi siapapun yang tanpa hak membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata api.
Dia menilai norma itu tidak memberikan kepastian hukum. Sebab dalam penjelasan pasalnya, tidak ditemukan turunannya mengenai kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum dalam melakukan pemeriksaan pokok perkara. Sehingga sangat subjektif dan rentan dimanfaatkan penguasa.
Selain itu Kivlan menilai UU Senpi yang disahkan tahun 1951 merupakan UU Darurat. Sehingga sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang yang sudah dilakukan beberapa kali amandemen UUD 1945. (far)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

