Dinilai Bermasalah, Program Organisasi Penggerak Kemendikbud Picu Kisruh

JAKARTA – Agenda bagi-bagi duit oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui program organisasi penggeran (POP) belum berjalan namun sudah picu polemik. Penentuan organisasi yang lolos dinilai bermasalah. Sejumlah organisasi mundur dari program berbiaya lebih dari setengah triliun itu.
Total ada 324 judul proposal dari 260 organisasi masyarakat (ormas) yang mendaftar. Setelah proses seleksi dinyatakan ada 183 judul proposal dari 156 ormas lolos seleksi. Mereka berhak mendapatkan kucuran dana dari Kemendikbud untuk menjalankan program sesuai proposal masing-masing.
Anggaran program ini cukup besar yakni mencapai Rp 595 miliar. Tiap-tiap proposal mendapatkan pendanaan bervariasi sesuai dengan kelompoknya. Ada tiga kelompok yang ditetapkan Kemendikbud. Kategori gajah dengan garapan lebih dari seratus unit sekolah atau PAUD maksimal mendapatkan Rp 20 miliar.
Kemudian kategori macan dengan garapan proyek rintisan di 21-100 unit sekolah atau PAUD mendapatkan uang maksimal Rp 5 miliar. Lalu kelompok terakhir adalah kategori kijang dengan jumlah sekolah atau PAUD binaan sebanyak 5-20 unit dengan alokasi anggaran maksimal Rp 1 miliar.
Di dalam daftar pengumuman yang dikeluarkan Kemendikbud 17 Juli lalu, ada sejumlah ormas, lembaga sosial, atau organisasi profesi yang cukup besar. Seperti Persyarikatan Muhammadiyah, Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan Ikatan Guru Indonesia (IGI).
Kemudian ada juga lembaga filantropi Tanoto Foundation yang didirkan konglomerat Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei Tanoto. Yayasan Putera Sampoerna yang didirkan Putera Sampoerna bos rokok PT HM Sampoerna. Serta ada pula Yayasan Pendidikan Telkom yang diprakarsai BUMN PT. Telkom.
Dari sejumlah organisai atau lembaga besar itu, Muhammadiyah sudah memutuskan untuk mundur dari POP. Keputusan itu disampaikan oleh secara tertulis oleh Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Kasiyarno. Dia menyampaikan ada sejumlah alasan sampai akhirnya memastikan mundur.
Diantaranya dia mengatakan Muhammadiyah saat ini memiliki 30 ribu satuan pendidikan dan sejak sebelum merdeka membantu pemerintah menyelenggarakan pendidikan. ’’Sehingga tidak sepatutnya diperbandingkan dengan organisasi masyarakat yang sebagian besar baru muncul beberapa tahun terakhir dan terpilih dalam program Organisasi Penggerak,’’ jelasnya.
Alasan berikutnya mereka menilai kriteria pemilihan ormas yang dinyatkaan lolos sangat tidak jelas. Sebab tidak membedakan antara lembaga CSR yang seharusnya membantu dana pendidikan dengan ormas yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kasiyarno menegaskan Muhammadiyah akan tetap berkomitmen membantu pendidikan sekaliput tanpa ikut serta dapam program organisasi penggerak itu.
LP Ma’arif NU juga menyatakan akan mundur. Ketua LP Ma’rif Zainul Arifin Junaidi mengatakan sudah ada arahan dari Ketua Umum PBNU dan ketua Bidang Pendidikan supaya LP Ma’arif mundur dari POP. Serta tetap fokus pada pelatihan kepala sekolah dan kepala madrasah seperti selama ini. ’’Kami sedang rapat. Tapi karena itu perintah ya akan kami laksanakan,’’ katanya. Usai rapat dia memastikan LP Ma’arif NU mundur dari POP Kemendikbud.
Arifin mengatakan sejak awal menilai program POP itu aneh. ’’Kami ditelpon untuk ajukan proposal dua hari sebelum penutupan,’’ jelasnya. Karena waktu yang singkat, mereka tidak bisa membuat proposal. Tetapi tetap diminta untuk mengajukan saja, untuk persyaratannya menyusul.
Lalu pada 5 Maret melalui laman resmi Kemendikbud proposal mereka dinyatakan ditolak. Sampai akhirnya persyaratan yang diperlukan seperti badan hukum sendiri b ukan badan hukum NU, serta surat kuasa dari PBNU, tidak bisa dipenuhi karena bertentangan dengan AD/ART LP Ma’arif NU. ’’Kami terus didesak,’’ kata dia. Sampai akhirnya nama LP Ma’arif NU muncul dalam daftar SK ormas yang lolos seleksi.
Sementara itu pihak Tanoto Foundation memberikan klarifikasi terkait lembaganya yang dikaitkan sebagai penampung dana CSR dari perusahaan Tanoto. Communication Director Tanoto Foundation Haviez Gautama mengatakan Tanoto Foundation itu adalah lembaga filantropi. Terpisan dengan perusahaan Tanoto. Meskipun begitu Tanoto Foundation memang didirikan oleh Sukanto Tanoto.
Haviez mengatakan di dalam pendaftaran POP ada skema pendanaan yang dapat dipilih pengaju proposal. Yakni pendanaan penuh dari Kemendikbud atau pendanaan mandiri. Skema ini juga sudah dijelaskan dalam petunjuk teknis pendaftaran POP yang dilansir Kemendikbud.
Nantinya program yang digarap oleh Tanoto Foundation dalam POP itu diberinama Program PINTAR Penggerak. ’’Didesain tidak menggunakan dana pemerintah. Namun sepenuhnya dibiayai dana sendiri,’’ katanya. Dia mengungkapkan nilai investasi yang sudah disiapkan lebih dari Rp 50 miliar untuk periode program dua tahun (2020-2021).
Melalui Program PINTAR Penggerak itu, Tanoto Foundation akan mengembangkan kapasitas tenaga pengajar di 260 unit sekolah penggerak. Perinciannya adalah 160 unit SD dan 100 unit SMP. Sekolah itu tersebar di Kabupaten Kampar, Muaro Jambi, Tegal, dan Kutai Barat.
Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Evy Mulyani mengatakan proses evaluasi proposal dilakukan dengan prinsip transparan serta akuntabel. ’’Oleh lembaga independen yaitu SMERU Research Institute,’’ katanya. Proses evaluasi proposan menggunakan metode double blind review sehingga mereka tidak mengetahui organisasi mana yang memiliki proposal itu.
Dengan proses tersebut netralitas dan independensi terjaga. Evy mengatakan Kemendikbud tidak melakukan intervensi terhadap hasil tim evaluator. Sehingga bisa menjaga imparsialitas dalam proses evaluasi. Sehingga komitmen awal bahwa POP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dapat terjaga.
Terkait mundurnya sejumlah ormas yang lolos seleksi atau evaluasi, Evy mengatakan Kemendikbud menghormati setiap keputusan peserta POP. Kemendikbud terus menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh pihak. Dia menjelaskan POP merupakan program kolaborasi pemerintah dengan komunitas pendidikan.
Ketua Komisi X (membidangi pendidikan) DPR Syaiful Huda mendesak Kemendikbud membuka kriteria-kriteria yang mendasari lolosnya entitas pendidikan sehingga bisa masuk POP. "Dengan demikian publik akan tahu alasan kenapa satu entitas pendidikan lolos dan entitas lain tidak,” teranhnya.
Dia menyatakan, hasil seleksi POP banyak mendapatkan respons negatif dari publik. Buktinya, lembaga pendidikan milik PBNU dan PP Muhammadiyah mundur dari program tersebut. Padahal kedua organisasi itu merupakan dua entitas dengan rekam jejak panjang di dunia pendidikan Indonesia. Menurut dia, pengunduran diri NU dan Muhammadiyah dari program itu menunjukkan jika ada ketidakberesan dalam proses rekruitmen POP.
Huda mengatakan, Kemendikbud tidak bisa memandang remeh fenomena pengunduran diri LP Ma’rif NU dan Majelis Pendidikan Muhammadiyah dari POP. Menurutnya, dengan rekam jejak panjang di bidang pendidikan, pengunduran diri NU dan Muhammadiyah bisa mempengaruhi legitimasi dari POP itu sendiri.
Lembaga pendidikan NU dan Muhammadiyah itu mempunyai jaringan sekolah yang jelas, tenaga pendidik yang banyak, hingga jutaan peserta didik. "Jika sampai mereka mundur lalu POP mau menyasar siapa,” tuturnya.
Dia menegaskan, Kemendikbud tidak bisa beralasan jika proses seleksi diserahkan kepada pihak ketiga, sehingga mereka tidak bisa ikut campur. Menurut dia, Kemendikbud tetap harus melakukan kontrol terhadap mekanisme seleksi, termasuk proses verifikasi di lapangan.
Politikus PKB itu menyatakan, dalam seleksi POP harus mempunyai keberpihakan kepada ormas-ormas dengan rekam jejak panjang di dunia pendidikan di Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari jaringan sekolah yang mereka miliki, jumlah pendidik yang terafiliasi, hingga komitmen terhadap NKRI dan Pancasila. (wan/lum)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

