Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemakzulan Bupati Jember, Kemendagri Minta Pemprov Jatim Jadi Mediator

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
Bupati Jember Faida dalam satu kegiatan. (JPC)
Bupati Jember Faida dalam satu kegiatan. (JPC)

JAKARTA– Gejolak politik yang berujung pada pemakzulan Bupati Jember Faida membuat pemerintah pusat turun tangan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemprov Jatim menjadi mediator untuk menyelesaikan polemik tersebut.


Advertisement

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik Piliang mengatakan, hak menyatakan pendapat (HMP) yang berujung pada pemakzulan Faida memang merupakan kewenangan DPRD Jember. Hal itu diatur dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). ’’Yang dilakukan DPRD Jember kan sebenarnya sah-sah saja, sebagaimana amanat pasal 80 UU Pemda,” ujarnya saat dimintai konfirmasi kemarin (23/7).

Hal itu merupakan tindak lanjut atas hasil pengawasan legislatif terhadap eksekutif. Jika ada kebijakan eksekutif yang dinilai melanggar, DPRD bisa melakukan evaluasi. Karena itu, pihaknya menghormati proses politik dan hukum yang diambil DPRD Jember.

Dalam UU tersebut dijelaskan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dapat diajukan pemberhentian kepada Mahkamah Agung (MA). Nantinya MA-lah yang memutuskan apakah yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran serius yang bisa berujung pemberhentian atau tidak.

Advertisement

Jika MA menyatakan terbukti, putusan tersebut yang nanti menjadi dasar untuk permohonan SK pemberhentian kepada Mendagri. Pengajuan permintaan pemberhentian kepada MA wajib dilakukan dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dewan. Selain itu, harus disetujui 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. ”Semua proses politik dan proses hukum akan kita hormati, semuanya sudah ada jalur dan landasan hukumnya, jadi kita tunggu,” ucapnya.

Meski demikian, sebagai fungsi pembinaan, pihaknya tetap meminta Pemprov Jatim untuk mengutamakan mediasi. ”Kemendagri juga sudah meminta Pemprov Jawa Timur untuk memfasilitasi sesuai aturan,” terangnya. Dia yakin pemprov akan memfasilitasi dinamika di Jember dengan baik. Akmal juga mengingatkan, meski situasi politik tengah memanas, pelayanan publik harus tetap prima. Termasuk upaya penanganan Covid-19. ”Pemerintahan tentunya harus berjalan seperti biasa,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa belum mengambil sikap atas polemik yang terjadi di Jember. Dia hanya mengikuti prosedur dan tahapan pemakzulan kepala daerah. Yakni, menunggu fatwa dari MA. ’’Sebelum fatwa itu turun, kami belum bisa melakukan tindakan apa pun,’’ ucapnya.

Advertisement

Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Jatim Jempin Marbun menjelaskan, polemik antara DPRD dan bupati Jember sudah lama terjadi. Pemprov juga sudah beberapa kali melakukan mediasi. ”Tapi, belum ada titik temu,” katanya.

Langkah itu sudah diambil gubernur sejak perselisihan muncul. Gubernur selaku kepanjangan pemerintah pusat langsung turun tangan. Hasilnya juga sudah dilaporkan ke Kemendagri.

Jempin mengungkapkan, Kemendagri juga pernah turun bersama Pemprov Jatim berusaha memediasi konflik tersebut. Hasilnya sama. Belum ada titik temu sehingga konflik masih terjadi. (far/riq/c10/oni)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer