
JAKARTA– Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam kasus Evi Novida Ginting Manik dinilai telah membuka persoalan tumpang tindihnya kewenangan Pengadilan administrasi kepemiluan. Pembahasan Rancangan Undang-undang Pemilu perlu untuk menata ulang peran kelembagaan.
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan, dalam putusannya PTUN telah memotret tumpang tindihnya kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa administrasi. Hal itu terlihat dalam pertimbangan PTUN dalam putusannya di halaman 245 dan 249.
"PTUN mengatakan perkara Bu Evi bukanlah sekedar pemberhentian jabatan, namun lebih problematik lagi adalah sebagian isunya menyangkut relasi antar wewenang para penyelenggara pemilu dan otoritas publik lain," ujarnya dalam diskusi (26/7).
Sebagaimana diketahui, DKPP memecat Evi karena dianggap tidak menjalankan putusan Bawaslu dalam kasus penetapan caleg terpilih di Kalimantan Barat. Evi sendiri berdalih sikapnya tersebut didasarkan karena sudah ada putusan MK yang lebih menetapkan calon lainnya.
Titi menilai, hal itu bisa terjadi akibat tidak adanya kejelasan dalam UU 7/2017 tentang Pemilu terkait kewenangan penanganan sengketa administrasi. Ke depannya, hal itu harus lebih ditegaskan.
"Misalnya bawaslu harus dikatakan tegas tidak boleh menangani pelanggaran administrasi atau sengketa yang berkaitan dengan hasil. Kalau sebuah objek sudah ditangani oleh MK maka dengan tujuan apapun maka tidak bisa ditangani (Bawaslu)," imbuhnya.
Tidak adanya ketegasan, lanjut dia, membuat masing-masing lembaga kerap menafsirkan sendiri setiap persoalan yang muncul. Titi menilai, problem relasi antar lembaga menjadi dalah satu pekerjaan rumah yang harus dijawab dalam UU Pemilu yang tengah di bahas DPR.
Dia berharap, dalam pembahasan nanti, DPR dan pemerintah tidak hanya fokus pada norma-norma yang terkait kepentingan partai. Namun hal-hal teknis juga harus dikaji mendalam. Kebiasaan lama yang hanya fokus pada isu-isu pragmatis perlu diubah. "Keadilan pemilu hanya terwujud kalau regulasi punya itikad baik," tuturnya.
Sementara itu, anggota Komisi II Arwani Tomafi mengatakan, jajarannya belum memiliki gambaran terkait bagaimana penyempurnaan desain peradilan Pemilu. Pasalnya, dari beberapa pertemuan, pembahasan banyak membahas isu-isu seksi seperti Parliamentary Threshold, Sistem Pemilu dan sebagainya.
"DIM fraksi ga banyak membahas norma menyempurnakan sengketa proses. Tapi lebih ke PT sekian Presidential threshold sekian," ujarnya.
Diakuinya, cara pandang yang hanya fokus pada isu-isu politik kurang baik. Dia sepakat bahwa hal-hal teknis lainnya juga perlu disempurnakan. Termasuk menyangkut peradilan Pemilu.
"Saya sempat menyampaikan (ke anggota komisi II lain) setengah bercanda kita mau nyusun RUU Pemilu tapi hanya bonggol-bonggolnya saja," pungkasnya. (far)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

