Perma Sidang Online Dimatangkan, Khusus Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi Tetap Langsung
JAKARTA–Selama lima bulan terakhir, pengadilan-pengadilan telah menjalankan metode sidang online untuk perkara pidana. Kendati masih ada kekurangan di beberapa hal, Mahkamah Agung berencana untuk meneruskan tata cara pelaksanaannya menjadi permanen. Bukan untuk mewajibkan semua sidang pidana harus online, melainkan sebagai landasan pelaksanaan yang lebih jelas.
Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin menyatakan, persidangan online ini bermula dari perjanjian kerja sama antar-instansi. Yakni, MA dengan Kejaksaan Agung dan Kemenkumham. Pelaksanaannya menyusul kebijakan pembatasan sosial karena pandemi yang turut membatasi sidang langsung secara fisik.
"Perjanjian kerja sama ini telah mendapatkan perhatian MA untuk dikembangkan menjadi kebijakan yang bersifat permanen pada lembaga peradilan," jelas Syarifuddin, (20/8).
Persidangan tanpa tatap muka mulanya hanya diberlakukan untuk kasus perdata dan tata usaha negara (TUN). Sementara itu, sidang perkara pidana masih mewajibkan kehadiran fisik sebelum pandemi. Namun, pelaksanaan sidang online selama pandemi ternyata dinilai cukup membantu meski masih banyak kekurangan di sana-sini.
Ombudsman RI pernah mencatat bahwa persidangan online menemui banyak kendala. Baik dalam hal kesiapan sarana-prasarana maupun proses persidangan yang dikhawatirkan tidak terbuka. Sidang online mengharuskan pengadilan hingga tingkat daerah maupun lapas dan rutan memiliki kelengkapan teknologi untuk telekonferensi. Namun, terdapat pengadilan yang masih mengalami keterbatasan alat.
Meski demikian, sidang online cukup efektif mengingat diberlakukannya pembatasan kerumunan. Dengan adanya metode ini, pengadilan pun didorong untuk tetap menyelesaikan perkara tanpa tatap muka langsung. Syarifuddin menegaskan, MA mengutamakan asas keselamatan di tengah pandemi.
Untuk kebijakan itu sendiri, Syarifuddin menjelaskan, bentuknya akan berupa peraturan Mahkamah Agung atau Perma. "Sekarang sedang dimatangkan. Sudah memasuki tahap uji publik sebelum dibawa ke rapat pimpinan Mahkamah Agung, untuk disahkan menjadi Peraturan Mahkamah Agung," jelasnya.
Sementara itu, uji publik sudah berlangsung, Ketua Kamar Pidana MA Suhadi menyatakan, aturan sidang online ini dikhususkan sebagai landasan untuk sidang tingkat pertama saja. Tidak untuk sidang perkara banding dan kasasi, yang masih mengharuskan dilaksanakan secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan. (deb/jpg/ms/k8)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!