JAKARTA – Bagimasyarakat yang inginmendaftarkeperguruantinggikeagamaan Islam (PTKI) di bawah Kementerian Agama (Kemenag) perlumengecek status akreditasi. Sebabsaatini1.909 unit program studi PTKI belummemilikiakreditasi.
Sesuaidenganketentuan, prodi yang belummemilikiakreditasitidakbolehmeluluskanmahasiswa. Jika kedapatanadaprodi yang belumterakreditasitetapinekatmeluluskanmahasiswa, maka ijazah mahasiswanyatidaksah alias bodong.
Data jumlahprodi yang belumterakreditasiitudisampaikan oleh Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag Muhammad Ali Ramdhanidalamrapatdengarpendapat (RDP) bersamaKomisi VIII DPR kemarin (25/8). Dalampaparannyadijelaskanbahwa total jumlahprodi PTKI negeri maupunswastaada 3.571 unit. Perinciannyasebanyak1.909 unitprodibelumterakreditasi. Kemudian182 unitprodisudahakreditasi A, 774 unit proditerakreditasi B, dan 706 unit proditerakreditasi C.
Pejabat yang akrabdisapaDhaniitumenuturkan salah satupersoalandalam proses akreditasiprodi PTKI ituadalahkapasitasanggaran di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang terbatas. ’’Maka proses akreditasi (prodi PTKI, Red) ditangguhkan,’’ katanya.
Dhanimenjelaskandenganketerbatasananggaran di BAN-PT itu, saatiniprioritasakreditasidilakukan di perguruantinggiumum (PTU) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). ApalagiselamainiKemendikbudmenjadipenyandang dana BAN-PT.
MenurutnyaKemenagsudahberupayamenyediakananggaranuntukakreditasiprodimaupuninstitusiataulembaga. Tetapijumlahnyatidakbesar. Tahun 2018 laluanggaranakreditasi yang disiapkanKemenag Rp 500 juta. Kemudian pada periode 2019 lalu naik menjadi Rp 2 miliar.
’’Kemudian 2020 iniKemenagperlu (anggaranakreditasi, Red) Rp 10 miliar,’’ jelasnya. Tetapiternyataanggaran yang sudahdisiapkan oleh Kemenagitumengalamirealokasidalamrangkapenanganandampak pandemic Covid-19. Akibatnya proses akreditasiprodi PTKI di Kemenagmenjaditerbengkalai.
Dhanimenuturkanadasejumlahskenario yang sedangdisiapkan. Diantaranyaadalahanggaranakreditasidiambildari dana di kampusbersangkutan. Skema inibarubisaditerapkan di PTKI negeri. Tetapibelumbisaditerapkanuntuk PTKI swasta.
Pengamatpendidikandari UIN SyarifHidayatullah Jakarta JejenMusfahmenegaskanterkaitadanyaprodi yang belumterakreditasiitu, bukankeinginandariperguruantinggi. Tetapipemerintahbelumbisamenyiapkananggaranakreditasinya. ’’Jadi bukan salah PTKI-nya. Tetapi dana pemerintahgak cukupuntukakreditasi,’’ paparnya.(wan)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!