JAKARTA,– Aksi dua kepala daerah di Sulawesi Tenggara yang melakukan konvoi pada acara politik berujung sanksi. Kemarin (1/9) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan menegur keras melalui Surat bernomor 337/4137/OTDA yang diteken Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Dua bupati yang disanksi tersebut adalah Bupati Muna Barat, Laode Muhammad Rajiun Tumada dan Bupati Muna Rusman Emba. “Keduanya dinilai tidak mentaati protokol kesehatan dalam kegiatan yang dilakukan di daerahnya masing-masing,” ujar Dirjen Otda, Akmal Malik Piliang.
Akmal menjelaskan, sanksi tersebut dikeluarkan menyusul kegiatan politik dua kepala daerah yang banyak menuai sorotan masyarakat. Dalam kegiatannya sebagai bakal calon kepala daerah, dua bupati tersebut telah mengabaikan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan wabah Covid-19.
Kegiatan yang dimaksud terjadi pada pertengahan agustus. Kala itu, Bupati Muna Barat, Laode Muhammad Rajiun Tumada dan Bupati Muna, Rusman Emba, telah melakukan kegiatan konvoi kendaraan di daerahnya masing-masing yang melibatkan ribuan orang.
Menurut Kemendagri, kegiatan dua kepala daerah tersebut telah menimbulkan kerumunan massa. “Kegiatan yang melibatkan orang banyak, apalagi banyak yang tidak memakai masker bertentangan dengan upaya pemerintah dalam menanggulangi COVID,” imbuhnya.
Merujuk pada ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lanjut Akmal, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan konvoi dengan melibatkan banyak masa juga melanggar Pasal 4 ayat (1) huruf c, PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID.
Sementara itu, instruksi pemerintah pusat agar Pemda menyusun peraturan kepala daerah (Perkada) terkait Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan belum banyak dilaksanakan. Dari hasil pantauan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum diketahui, baru 26 provinsi dan 195 kabupaten/kota yang telah menuntaskan. Sementara sisanya, 8 provinsi dan 117 kabupaten/kota sedang dalam tahap penyelesaian.
“202 daerah lain belum melakukan data penyusunan Perkada,” ujarnya.
Dia berharap, pada pekan, semua pemda dapat menyelesaikan penyusunan Perkada. Sebab hal itu merupakan amanat presiden Jokowi yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor: 6 Tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020. (far)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!