JAKARTA Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap obat-obat terlarang yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) masih menemui kendala. Salah satunya, monitoring asset para tersangka. BNN menyebut setiap sindikat narkoba memiliki kaki jaringan yang terpecah, sehingga membuat jaringan baru.
Karena itu BNN bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus memantau aset tersebut dari hulu hingga hilir. Penelusuran aset dilakukan melalui penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU). ”Ujung dari penyelidikan kejahatan (narkoba) ini adalah TPPU. Memiskinkan bandar agar tak dapat lagi bermain,” kata Kepala BNN Heru Winarko, kemarin (2/9).
BNN dan PPATK melanjutkan komitmen mereka untuk melakukan upaya pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Komitmen itu ditunjukkan dengan cara mencegah dan memberantas masuknya dana hasil TPPU yang berasal dari kejahatan narkotika ke sektor keuangan di Indonesia.
Kepala PPATK Dian Ediana Rae menambahkan, peranan intelijen keuangan harus diperkuat agar kerja memberantas kejahatan narkotika dan TPPU hasil kejahatan tersebut bisa semakin intensif. Dia menegaskan, upaya itu harus menyasar bandar dan jaringan bandar yang bekerja secara sistemik.
”PPATK akan menggunakan jaringan intelijen keuangan secara global untuk membongkar jaringan para bandar narkoba ini,” tuturnya.
Kolaborasi BNN dan PPATK berhasil mengungkap jaringan peredaran gelap narkoba hingga mencapai triliunan rupiah. Sejak 2014-2018, pengungkapan perkara TPPU oleh BNN mencapai Rp 6,4 triliun. PPATK turut berperan dalam penelusuran aliran dana tersebut. (tyo)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!