JAKARTA -- Masalah presidential threshold (PT) yang dirasa terlalu tinggi kembali digugat untuk uji materi ke Mahkamah Konsitusi. Anggota legislatif menanggapi dengan pernyataan bahwa perihal tersebut sedang digodok di RUU Pemilu yang baru. DPR berjanji PT juga diakomodasi dalam aturan yang baru.
Anggota Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil menyebutkan bahwa PT akan masuk dalam RUU Pemilu yang tengah dibahas saat ini. Pembahasannya sendiri masuk ke tahap sinkronisasi. "Soal itu nanti akan dibahas di RUU Pemilu. Saat ini RUU sedang disinkronisasi dan harmonisasi di Badan Legislasi DPR," jelasnya secara tertulis (7/9).
PT tersebut baru-baru ini digugat oleh Rizal Ramli dan Abdurachim Kresno. Permohonan uji materi ini diajukan ke MK Jumat lalu (4/9) di mana Rizal Ramli menyatakan dirinya berkedudukan hukum sah, sebab dirinya merupakan tokoh bangsa yang hendak mencalonkan diri dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 mendatang.
Pemohon mempermasalahkan Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilu. Dalam pokok permohonan yang diunggah di situs Mahkamah Konsitusi, pasal tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang telah memberikan hak konstitusional bagi partai politik untuk mencalonkan paslon tanpa ambang batas presidential threshold.
Kemudian aturan soal PT ini juga dinilai memunculkan polarisasi yang kuat di masyarakat dan bertentangan dengan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945. Disebutkan bahwa pada Pilpres 2019 lalu terasa sekali polarisasi yang memunculkan kegaduhan politik berlarut dan mengancam rasa aman masyarakat.
Terakhir, argumentasi pemohon adalah bahwa PT tidak berkolerasi dengan penguatan sistem presidensial. Dalam petitumnya, mereka memohon agar MK menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Mengenai gugatan tersebut, Nasir menilai bahwa permohonan uji materi memang menjadi hak masyarakat. Namun dia menegaskan bahwa saat ini DPR juga tengah bekerja dalam penyelesaian RUU Pemilu sehingga diharapkan ada perbaikan dalam beberapa pasal yang dianggap kontroversial.
Dia juga mengakui bahwa penetapan PT, baik itu 10 atau 20 persen sama-sama berpotensi mematikan demokrasi di Indonesia. "Karena itu kami berpikir bahwa ke depan harus dicermati oleh partai besar. Kita sudah punya pengalaman di mana ada polarisasi yang begitu kuat dan tajam," ungkapnya. (deb)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!