KPU Desak Perppu Pilkada, Ubah Metode Kampanye dan Atur Sanksi Pelanggar Protokol

Komisioner KPU RI Viryan mengatakan, UU No 10 Tahun 2016 yang mengatur teknis pilkada tidak relevan dengan pelaksanaan di masa pandemi. Sebagai contoh, metode kampanye yang diatur masih berbentuk tatap muka. Bahkan, UU juga masih mewajibkan adanya rapat umum akbar yang tidak mungkin dilakukan di masa sekarang.

"Akar masalah adalah adaptasi. Adaptasi tidak mudah dan perlu mengatur secara ketat serta adanya sanksi," ujarnya saat dikonfirmasi, (18/9). 

Viryan mencontohkan saat masa pendaftaran, penyelenggara sudah mengatur sedemikian rupa. Faktanya, ketentuan yang diatur dalam PKPU tersebut banyak dilanggar. Salah satu yang diduga menjadi penyebabnya adalah tidak ada mekanisme sanksi.

Dia menambahkan, sejumlah upaya dengan melakukan imbauan atau bahkan pakta integritas dinilai tidak cukup menertibkan paslon dan massa. Dia berharap ada aturan yang lebih tegas di level undang-undang.

"Untuk mencegah terulang tidak cukup hanya mengandalkan imbauan dan pakta integritas, namun dijadikan larangan yang disertai sanksi," imbuhnya.

Selain sanksi, Viryan menilai Perppu juga dibutuhkan untuk mengatur ulang desain kampanye. Saat ini kampanye masih terlalu konvensional. Dia mengusulkan agar nanti Perppu pilkada mengatur kampanye daring.

"Salah satu alternatif dengan menambah larangan kampanye yang mengakibatkan kerumunan," tuturnya. Jika UU Pilkada sudah disesuaikan, Viryan menyebut, kampanye dengan konser musik, pentas seni, jalan santai dan sebagainya dapat dihapus.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum menentukan sikap terkait perlu tidaknya pembuatan Perppu. Hingga kemarin, Bawaslu masih meninjau dan menunggu perkembangan.

Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengatakan, sebelum Perppu, pihaknya menilai PKPU yang ada perlu dimaksimalkan. Salah satunya dengan mencantumkan sanksi sebagai pegangan bawaslu.

"Misal sekarang Bawaslu rekomendasikan yang bersangkutan ditindak atau ditegur. Nah, sanksi tegurannya bentuknya apa? Nah kalau mau kan bisa (contohnya) pemotongan hari kampanye," ujarnya di Kantor Bawaslu.

Pria asal Sidoarjo itu menambahkan, pihaknya bersama KPU, Kemendagri, dan DPR akan kembali bertemu pada Senin pekan depan. Selain evaluasi, akan membahas persiapan menjelang masa kampanye 26 September nanti.

Terpisah, menyusul aturan KPU yang memperbolehkan kampanye pilkada dalam bentuk konser musik, legislatif dan parpol menunjukkan sikap kritis. Salah satunya Gerindra yang menyatakan bahwa mereka melarang paslon dan kadernya mengadakan konser musik dalam rangka kampanye.

Juru Bicara DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan, bakal ada imbauan dalam bentuk tertulis untuk mempertegas larangan tersebut. Imbauannya akan disampaikan setelah kepengurusan DPP yang baru menerima pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

"Gerindra sedang mempertimbangkan untuk cakada kita minta supaya tidak melakukan konser-konser," jelas Dasco kemarin (18/9). Hal ini dikemukakan karena Gerindra melihat tren penularan virus hingga kini masih tinggi. Jadi, jika mengadakan event yang melibatkan banyak orang akan memperbesar potensi penularan.

Apalagi KPU sebagai penyelenggara sempat mendapat sorotan setelah pendaftaran justru menimbulkan massa cukup banyak di beberapa daerah. Meski pendaftaran memang penting, KPU dinilai bisa lebih mengantisipasi agar kerumunan tidak terjadi. Sementara konser musik dianggap kurang signifikan.

"Kami menilai kegiatan konser musik ini tidak ada urgensinya terhadap pelaksanaan pilkada serentak," lanjut Dasco. Dia juga menilai adanya konser musik justru membuka lebih lebar potensi dilanggarnya protokol kesehatan.

Dari sisi parpol, mereka akan mengupayakan untuk mengawasi paslon di daerah. Namun, di sisi lain, Dasco berharap penyelenggara mengkaji ulang regulasi tersebut karena dirasa kurang sesuai dengan situasi pandemi. (far/deb/jpg/ms/k16)