Paslon Boleh Iklan Berbayar di Sosmed, Disamakan dengan Media Massa 14 hari

Sebelumnya, dalam revisi PKPU tentang Kampanye, KPU sempat mendesain iklan kampanye hanya dilakukan di media massa. Baik cetak, radio, TV maupun media online. Sementara sosial media hanya digunakan untuk kampanye biasa tanpa menggunakan skema iklan berbayar.

Namun dalam desain terbaru, Raka menjelaskan pihaknya merencanakan iklan di media sosial akan disamakan dengan media massa. Yakni akan dibuka masa penayangannya pada 14 hari sebelum dimulainya masa tenang. “Iklan kampanye di media sosial juga demikian,” ujarnya.

Sementara untuk penganggarannya, Raka menyebut skema iklan di sosial media akan berbeda dengan media massa. Untuk media massa, iklan akan dilakukan oleh penyelenggara daerah melalui pendanaan APBD. Sementara iklan di sosial media biayanya akan diserahkan ke masing-masing paslon.

Hanya saja, pria asal Bali itu memastikan pihaknya akan mengatur terkait durasi dan kuantitasnya. Hal itu untuk memastikan prinsip kesetaraan dan keadilan di antara masing-masing peserta dapat dipenuhi. “Jangan sampai ada yang punya kemampuan dana luar biasa bisa di mana saja,” imbuhnya. Namun untuk teknisnya, KPU masih melakukan kajian.

Meski iklannya dibatasi 14 hari, Raka menyebut paslon tetap dapat melakukan kampanye sosial media sepanjang masa kampanye 71. Namun dengan skema non berbayar. Hal itu sebagai upaya untuk mengimbangi berkurangnya kampanye dengan model pertemuan terbuka.

Dalam rancangan PKPU, pihaknya sudah mengatur jumlah akun yang boleh dimiliki. Yakni untuk pilkada level provinsi sebanyak 30 akun, sementara di level kabupaten/kota dibatasi 20 akun. Nantinya, paslon wajib menyerahkan daftar akun sejak sehari sebelum dimulainya kampanye. Selain kepada KPU, daftar akun juga diserahkan ke bawaslu, kepolisian serta dinas komunikasi dan informnasi masing-masing daerah. “Sehingga pihak terkait bisa melakukan pengawasan,” tuturnya.

Sementara itu, peneliti center for digital society (CFDS) UGM Janitra Haryanto mengatakan, pelarangan iklan di media sosial memang tidak tepat. Sebab dari segi efektivitas, sosial media banyak digunakan. Selain itu, secara metode sesuai dengan kondisi pandemic COVID-19. “Sosial media bisa berpotensi mengembangkan praktek demokrasi di Indonesia,” ujarnya.

Hanya saja, dia sepakat jika terknisnya perlu diatur lebih lanjut. Setidaknya, ada tiga poin yang perlu dipastikan menurut CFDS. Pertama, batas atas biaya kampanye perlu ditetapkan. Hal itu untuk memastikan tidak ada calon yang mendominasi dan melakukan kampanye secara besar-besaran.

Yang kedua, lanjutnya, pembiayaan harus dibuat transparan. Jani menjelaskan, transparansi bisa diatur dengan kerjasama dengan platform. Dia mencontohkan, di facebook ada vitur ads library. “Bisa melihat yang beriklan siapa, biaya berapa,” imbuhnya. Transparansi itu perlu untuk menghindari kecurangan pada salah satu pihak.

Terakhir, Jani juga menyarankan agar durasi iklan diatur secara jelas. Sebab model kerja sosial media berbeda dengan media konvensional seperti televisi. Di sosial media, penayangan tidak berdasarkan waktu yang presisi dan bisa disaksikan kapanpun. (far)