Dukungan berbagai pihak juga penting untuk mengembangkan potensi industri syariah tanah air. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengimbau agar penerapan kewajiban sertifikasi halal tidak menjadi beban industri.
’’Bagaimana agar jaminan kehalalan dari industri dapat diberikan dan disampaikan tanpa membuat mereka menurun dari sisi daya saingnya. Juga, dari sisi konstruksi dan nilai belinya,’’ papar Ani, sapaan Sri Mulyani, kemarin (21/9). Dia menegaskan, sertifikat itu harus bisa benar-benar menjadi jaminan halal.
Menurut Ani, potensi industri halal cukup besar. Saat ini, jumlah penduduk muslim di dunia mencapai 1,8 miliar jiwa atau 24 persen dari total penduduk dunia. Total pengeluaran mereka berkisar USD 2,2 triliun atau setara Rp 32.338 triliun.
Ani menjelaskan, teknologi dapat menjadi daya dukung implementasi kebijakan itu. ’’Teknologi tentu bisa membantu. Namun, policy dan institusi untuk mendukungnya perlu kita kaji,’’ ucapnya. Dengan demikian, Indonesia bisa menjadi pusat industri halal yang efisien, inovatif, produktif, dan memiliki daya kompetisi.
Aturan produk halal tertuang dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Pasal 4 dalam undang-undang itu menjelaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal.
Untuk barang, produk yang wajib bersertifikat halal adalah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik. Demikian juga barang yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan masyarakat. Sementara itu, untuk jasa, meliputi penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. (dee/c18/hep)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!