Rizal Ramli Perkuat Dalil Permohonan, Sidang Gugatan Presidential Threshold

UUD 1945 pada Buku V tentang Pemilihan Umum, lanjut dia, tidak terdapat pembahasan tentang presidential threshold. Namun hanya ditemukan 6 kali penyebutan frasa threshold dari 2 orang Anggota Panitia ad hoc BP MPR, yaitu Ir. Pataniari Siahaan dari PDIP dan Prof. Dr. Soedijarto, M.A., dari Fraksi Utusan Golongan. Itupun merujuk pada electoral threshold, bukan PT. "Oleh karena itu, dikaji dari segi original intent keberadaan presidential threshold tidak dikehendaki oleh perumus konstitusi," ujarnya dalam sidang secara daring, kemarin.

Selain itu, RR juga menambah batu uji. Ketentuan PT bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3) dan 6A ayat (4) UUD 1945. Penerapan PT berpotensi menutup ruang pelaksanaan putaran kedua yang terkonfirmasi pada Pilpres 2014 dan 2019. Di mana hanya yang menghasilkan dua pasangan calon presiden yang sama. Padahal, keberadaan putaran kedua secara implisit menghendaki munculnya beberapa calon dalam Pilpres yang tidak mungkin dilaksanakan jika terdapat 2 pasangan calon.

Salman menambahkan, keberlakuan PT juga melanggar Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Sebab penerapan PT tidak sejalan dengan prinsip keadilan pemilu yang mesyaratkan adanya kesamaan perlakuan. Faktanya, di 2019 lalu, PSI, Perindo, Partai Berkarya, dan Partai Garuda tak dapat mengusung capres.

"Pembentuk undang-undang secara sepihak menghilangkan hak-hak konstitusional partai politik baru," imbuhnya. Mengutip pandangan Hamdan Zoelva, lanjut dia, sistem ambang batas presiden saat ini tidak logis untuk diterapkan karena menghilangkan hak-hak sebagian partai.

Selanjutnya, RR juga mendalilkan PT bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C UUD 1945 karena menghalangi Pemohon I dalam memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara melalui jabatan presiden. Salman menilai publik berhak mendapatkan Banyak pilihan alternatif pasangan calon presiden.

Sementara itu Rizal Ramli mengatakan, pihaknya pernah mengalami kerugian langsung ketentuan PT. Di Pilpres 2019, kata dia, pihaknya pernah didukung maju oleh 12 partai. Namun karena 12 partai tersebut tidak lolos Parlemen, kansnya terganjal PT. Sementara untuk maju melalui partai lain, lanjut dia, harus ada harga yang dibayar untuk mencari kendaraan politik maju Pilpres. "Sistem money politics ini yang skrupnya adalah threshold," ujarnya.

Imbasnya, presiden terpilih terjerat kepentingan orang-orang yang membiayai pemenangnya. Sehingga sulit melahirkan kebijakan yang mensejahterakan rakyat. Dia meminta hakim MK membuka mata hatinya. "Jadi, kami betul-betul minta Pak Hakim, coba mohon betul-betul supaya bisa terbuka matanya," kata mantan menteri Kabinet Kerja itu.

Sementara itu, hakim MK Arief Hidayat mengatakan, pihaknya akan melanjutkan perbaikan permohonan kepada sembilan orang Hakim dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Apakah permohonan layak dilanjutkan ke sidang lanjutan atau tidak. "Saudara Prinsipal, Saudara Kuasa Hukum tinggal menunggu nanti ada pemberitaan dari Panitera, bagaimana putusan sembilan orang Hakim," pungkasnya. (far)