Mulai Susun Aturan Turunan UU Ciptaker

Fraksi PKS yang dari awal menolak UU Ciptaker bersama Fraksi Demokrat menyoroti aturan tentang penyiaran. “Omnibus law itu mengubah beberapa pasal seperti penyelenggaraan izin siaran, pengenaan sanksi, serta percepatan pelaksanaan digitalisasi penyiaran,” kata anggota Komisi I DPR dari PKS Toriq Hidayat dalam pernyataan tertulisnya kemarin (15/10). Perubahan ini, menurut dia, cenderung mengarah pada liberalisasi penyiaran.

Dia juga menyinggung penghapusan aturan perpanjangan dan pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP). Padahal, jelas Toriq, pemerintah sebelumnya ingin Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) punya wewenang tersebut untuk memberi sanksi terhadap lembaga penyiaran yang melanggar. “Hal ini bertentangan dengan tujuan UU Penyiaran itu sendiri,” lanjutnya.

Ketua Fraksi PKS Sukamta menyatakan, saat ini tim fraksi mulai menyisir perbedaan-perbedaan pasal antara yang diketok dan draf yang dikirim ke Presiden Joko Widodo. Namun, agar tidak menimbulkan hoaks yang semakin parah, PKS memutuskan untuk tidak berkomentar banyak. “Supaya tidak salah, kami sedang menyisir secara cermat dan hati-hati,” jelasnya.

Sementara itu, dari sisi lingkungan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar berjanji mengakomodasi pendapat publik dalam perumusan aturan turunan UU Cipta Kerja. Aturan turunan akan meliputi tiga bidang besar. Yakni, perlindungan lingkungan hidup, kehutanan, serta penegakan hukum.

Siti mengatakan, KLHK telah membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). “Pembentukan Tim RPP itu sesuai instruksi Presiden agar segera disusun peraturan pemerintah (PP) sebagai turunan UU Ciptaker. Dengan begitu, implementasi dari UU Ciptaker dapat segera diterapkan, serta menghindari perbedaan penafsiran di masyarakat,” kata Siti, Rabu (14/10).

Siti juga memastikan bahwa draf turunan PP akan dikonsultasikan kepada akademisi, pakar, praktisi, pemerhati, dan pemangku kepentingan lain. Kemudian baru akan dikonsultasikan kepada publik. Proses selanjutnya adalah harmonisasi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Hasil akhir draf tersebut akan dilaporkan terhadap menko Perekonomian.

“Saya mengajak semua pihak untuk mencermati pasal per pasal, bahkan ayat per ayat, serta kaitan antar-undang-undang. Sehingga tujuan utama lahirnya UU Ciptaker bisa dipahami dan didukung bersama demi kemajuan Indonesia,” ujarnya.

BUKA CALL CENTER

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempersilakan pedemo yang merasa menjadi korban dalam aksi penolakan UU Ciptaker melapor. Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution memastikan, instansinya memberikan perlindungan kepada mereka. Menurut dia, demonstrasi merupakan hak warga negara. Mestinya tidak ada pihak mana pun yang menghalangi hak tersebut. Apalagi lewat tindak kekerasan.

Maneger mengaku mendapat banyak informasi tentang demonstran yang menjadi korban kekerasan. Karena itu, pihaknya membuka diri kepada mereka yang ingin melapor, sehingga bisa mendapat perlindungan dari LPSK. “Itu menjadi perhatian kami,” imbuhnya kemarin.

Berdasar informasi yang diterima LPSK, korban kekerasan berasal dari banyak kalangan. Selain demonstran, relawan yang menjadi tenaga medis, jurnalis, hingga aparat keamanan juga ada yang dilaporkan menjadi korban tindak kekerasan.

“LPSK membuka pintu bagi masyarakat untuk mengakses perlindungan dan hak-hak lain yang disediakan negara melalui LPSK,” kata dia. Mulai perlindungan fisik, perlindungan dari potensi ancaman dan intervensi, hingga bantuan medis dan psikologis.

Lantaran demonstrasi berlangsung di banyak tempat, LPSK sudah membuka call center untuk menerima pengaduan dari korban tindak kekerasan.

Maneger menyebutkan, layanan itu dapat diakses lewat nomor telepon 148 atau pesan WhatsApp di 085770010048. Selain itu, LPSK sudah memiliki aplikasi permohonan perlindungan melalui jalur online. Semua korban boleh melapor ke sana. (deb/tau/JPG/rom/k16)