Uji Vaksin Covid-19 Harus Dibuka, Vaksinasi Tak Bisa Serampangan

JAKARTA- Rencana vaksinasi Covid-19 yang akan dilakukan pemerintah mendapat banyak masukan. Vaksinasi tak bisa main-main. Di sisi lain pelaksanaan protokol kesehatan dianggap paling ampuh untuk mengatasi pandemi ini.
Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) menuturkan bahwa vaksinasi bukan langkah akhir penanggulangan pandemi Covid-19. Ketua Umum IAKMI Ede Surya Darmawan menyatakan vaksinasi merupakan satu bagian dari intervensi kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan perlindungan spesifik terhadap penularan penyakit tertentu.
Perlindungan tersebut bisa terjadi pada tingkat individu atau pun juga skala komunitas luas. ”IAKMI memberikan dukungan kepada pemerintah untuk pengadaan vaksin Covid-19 di Indonesia sebagai salah satu upaya penanganan pandemi Covid-19,” bebernya kemarin (25/10).
Ede mengingatkan agar vaksin Covid-19 dibuat dengan baik. Vaksin tersebut haru memiliki keamanan sehingga tidak menimbulkan dampak buruk pasca imunisasi. ”Vaksin harus memiliki tingkat kemanjuran yaitu mampu membentuk antibodi Covid-19 yang dapat memberikan perlindungan terhadap penularan untuk waktu yang lama,” katanya.
Penelitian vaksin pun harus dibuka. Misalnya pada uji coba vaksin dari Sinovac yang dilakukan kepada 1620 orang di Bandung. Selain terbuka, harus juga dikurasi oleh peneliti internasional yang bereputasi. Jangan lupa, izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan pun juga harus keluar.
Namun yang perlu terus-terusan dilakukan adalah pelaksanaan protokol kesehatan. Perilaku masyarakat yang disiplin pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak dapat terhindar dari ancaman penularan Covid-19,” ujarnya.
Menurut Ede ini bisa dilakukan melalui upaya edukasi pencegahan penularan virus dan komunikasi perubahan perilaku bagi masyarakat. Seluruh unsur harus dilibatkan. ”IAKMI berpendapat bahwa faktor paling penting untuk mengendalikan Covid-19 adalah dengan meningkatkan upaya kesehatan masyarakat. Outputnya adalah kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk melakukan hidup sehat,” tuturnya.
Selain itu pengawasan dari aparat serta tokoh masyarakat juga diperlukan. Upaya terakhir adalah penerapan sanksi.
Terkait kehati-hatian dalam vaksinasi, Ketua Satgas Covid PB IDi Prof dr Zubairi Djoerban, SpPD(K) sebelumnya pernah menyatakan bahwa pemilihan vaksin itu diperlukan. Menurutnya dalam hal pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan, ada syarat mutlak yang harus dipenuhi. ”Vaksin yang akan digunakan sudah terbukti efektivitasnya, imunogenitasnya serta keamanannya dengan dibuktikan adanya hasil yang baik melalui uji klinik fase 3 yang sudah dipublikasikan,” ungkapnya.
Pelaksanaan program vaksinasi menurutnya memerlukan persiapan yang baik dan komprehensif. Termasuk penyusunan pedoman-pedoman terkait vaksinasi oleh perhimpunan profesi,. Selain itu juga diperlukan pelatihan petugas vaksin. Terakhir adalah sosialisasi bagi seluruh masyarakat dan membangun jejaring untuk penanganan efek simpang vaksinasi.
Presiden Joko Widodo mengungkapkan optimismenya bahwa krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 tidak akan lama lagi selesai. Dia mengakui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 terkontraksi hingga menyentuh angka -5,32 persen. Namun, dibandingkan negara lain, kontraksi yang dialami Indonesia masih tergolong landai.
’’Dan saya meyakini, Insya Allah (Indonesia) mampu untuk segera recovery, mampu melakukan pemulihan,’’ terangnya Sabtu (24/10) lalu. Dalam arti, pertumbuhan ekonomi akan mampu Kembali ke jalur positif. Menurut dia, sejumlah indikator strategis sudah menunjukkan tren perbaikan, khususnya pada kuartal III 2020.
Di antaranya, harga pangan terutama bahan pokok seperti beras masih stabil. ’’Jumlah penumpang angkutan udara, pesawat, di bulan Agustus naik 36 persen dari bulan sebelumnya,’’ lanjut presiden. Neracaperdagangan September lalu surplus USD 2,44 miliar, dan purchasing managers index (PMI) kembali masuk tahap ekspansi. Selain itu, terjadi pula peningkatan konsumsi.
Indikator-indikator itu menunjukkan bahwa peluang mengembangkan usaha semakin terbuka. Sehingga pertumbuhan ekonomi bisa terus membaik dan penciptaan lapangan kerja semakin terbuka. Harapannya, begitu pandemi bisa diatasi, ekonomi langsung bisa tancap gas karena saat masih pandemi sudah ada pondasi yang kuat.
Sementara itu, perkembangan kasus harian menunjukkan perkembangan yang signifikan. Berdasar data dari Satgas Penangan Covid-19 kemarin (25/10), untuk pertama kalinya prosentase kasus sembuh mencapai 80 persen atau tepatnya 80,5 persen dari total kasus terkonfirmasi.
Sementara sisa prosentase tersebut ditempati angka kasus aktif yakni 16,1 persen serta kasus meninggal 3,4 persen. Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito ada tren penurunan persentase kasus aktif di tingkat nasional.
Ia mengatakan, penurunan kasus aktif terlihat signifikan jika dibandingkan dengan masa awal pandemi. Ia menyebut pada bulan Maret (2020), rata-rata kasus aktif berada di angka 91,26 persen. ”Angka ini sangat tinggi. Kemudian ini terus mengalami penurunan," katanya.
Ia melanjutkan, penurunan grafik terlihat lagi pada bulan April 2020 menjadi 81,57 persen. Pada bulan Mei menurun lagi menjadi 71,35 persen, Juni menjadi 57,25 persen, Juli 44,02 persen, Agustus 28,26 persen, September 23,74 persen, dan terakhir, per 22 Oktober 2020 persentase kasus aktif sudah turun lagi menjadi 16,8 persen.
Penurunan persentase dari bulan ke bulan menurut Wiku cukup drastis dan itu merupakan perkembangan yang sangat baik. "Kasus aktif, harapannya dapat terus menurun dan ditekan hingga tidak ada kasus aktif sama sekali hingga semuanya sembuh,” katanya.
Namun, meski secara nasional persentase kasus aktif menunjukkan hasil yang baik, masih ada Kabupaten/kota yang memiliki jumlah kasus aktif diatas 1000. Wiku Adisasmito menyebut ada 12 kabupaten/kota yang menjadi sorotan karena belum menunjukkan peningkatan hasil yang signifikan.
”Sangat disayangkan, ke-12 kabupaten/kota ini kondisinya sudah bertahan selama berminggu-minggu dengan jumlah kasus aktif yang diatas 1000 kasus. Dimohon Pemda dari 12 kabupaten/kota tersebut untuk dapat secara tegas mengawasi kedisiplinan masyarakatnya, utamanya dalam sektor-sektor ekonomi dan sosial yang sudah berjalan," pesannya.(lyn/byu/tau)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

