JAKARTA – Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) telah rampung. Draf regulasi tersebut mengatur beberapa hal. Di antaranya, lokasi tempat pemungutan suara yang harus mempertimbangkan sinyal, khususnya untuk akses internet.
Keberadaan sinyal internet menjadi krusial karena merupakan bagian dalam penggunaan Sirekap atau rekapitulasi elektronik. ”Jadi, mereka bisa bergeser atau menempatkan TPS di lokasi yang ada jaringan,” ujar Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting. Bila tidak ditemukan lokasi berjaringan internet, barulah menggunakan skema khusus yang telah disiapkan KPU.
Caranya, petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) cukup melakukan foto hasil penghitungan suara di TPS. Kemudian, aplikasi Sirekap akan mengonversi foto tersebut menjadi PDF. ”Selanjutnya, pengiriman ke server KPU akan dilakukan dengan bergeser ke lokasi yang ada sinyal,” lanjutnya. Pengiriman harus tetap dilakukan pada hari yang sama.
Dalam waktu dekat, KPU akan berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo. Agar memerintahkan provider seluler untuk meningkatkan kualitas jaringannya pada hari pemungutan suara.
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Alwan Ola Riantoby menyatakan, upaya menghadirkan Sirekap memang penting. Hanya, JPPR menilai masih banyak problem yang harus diselesaikan.
Misalnya, landasan hukum proses rekapitulasi manual berjenjang yang selama ini dilakukan. ”Serta, masih ada catatan daerah pemilihan yang terkendala jaringan internet di 541 kecamatan,” ujarnya.
Dia menambahkan, perlu diatur mekanisme jika sewaktu-waktu aplikasi Sirekap tiba-tiba tidak bisa digunakan atau tidak dapat berfungsi. Alwan juga menyarankan agar perlengkapan Sirekap seperti ponsel pintar, aplikasi, hingga jaringan dan paket data internet diatur dalam PKPU. ”Apakah disiapkan atau difasilitasi oleh KPU atau seperti apa?” imbuhnya. (far/c12/byu)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!