JAKARTA– Keputusan pemerintah tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan direspons DPR. Dewan meminta pemerintah menyiapkan skema bantuan untuk buruh. Sebagai solusi alternatif dari negara kepada buruh ketika tidak ada kenaikan upah.
Anggota Komisi IX DPR Anggia Ermarini mengatakan, pemerintah harus berkomunikasi dengan buruh terkait kebijakan upah tersebut. ’’Supaya mereka paham,’’ terangnya. Pemerintah juga perlu merumuskan skema-skema bantuan kepada buruh sebagai kompensasi.
Hampir senada, anggota Komisi IX DPR Anwar Hafid menyampaikan konsekuensi lain yang harus ditanggung pemerintah. Dengan tidak adanya kenaikan UMP tahun depan, pemerintah harus menjaga agar tidak ada kenaikan harga kebutuhan pokok sepanjang 2021.
Pemerintah juga harus memastikan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga. Tentunya lewat berbagai program seperti bantuan langsung tunai (BLT), padat karya tunai, penguatan permodalan UMKM, dan program lainnya. Selain itu, pemerintah harus menghentikan proyek yang menyerap anggaran besar. ’’Fokus saja pada pertumbuhan daya beli publik,’’ ucapnya.
Politikus Partai Demokrat itu juga meminta pemerintah konsen pada penanganan Covid-19. Termasuk pendampingan bagi mereka yang terdampak seperti buruh dan UMKM. Menurut dia, buruh dan pemilik usaha kecil membutuhkan perhatian khusus.
Sebagaimana diberitakan, Menaker mengeluarkan surat edaran (SE) terkait pengupahan. Dalam SE itu, gubernur diminta melakukan penyesuaian penetapan nilai UMP 2021 menjadi sama dengan nilai upah minimum 2020. Artinya, tahun depan tidak ada kenaikan UMP.
Pertimbangannya adalah kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan tersebut tentu saja ditentang kalangan buruh. Sebanyak 32 serikat buruh memastikan akan menggelar aksi demonstrasi serentak di 24 provinsi hari ini. (lum/c17/byu)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!